Minggu, 29 Oktober 2017

5 JULUKAN BARU JOKOWI DI 3 TAHUN MIMPIN

Semua tokoh berpengaruh di masyarakat pasti punya julukan atau panggilan khas, termasuk juga orang punya pengaruh buruk. Julukan itu akan melekat pada dirinya terus, sejak nama itu disematkan pada dirinya dan akan terus melekat di hati masyarakat. Tidak ada yang bisa menghapus kecuali si tokoh sudah merubah dan meralat semua sebab yang membuat ia mendapat julukan berkonten negatif misalnya.


Selama 3 tahun memimpin negeri ini, Presiden Jokowi juga sudah mendapat gelar dan julukan baru, tidak tanggung-tanggung, lima nama baru sudah melekat pada dirinya dan kemungkinan akan bertambah, sesuai dengan perkembangan. Walau dimasa lalu pun ia sudah mendapatkan 5 julukan yang melambungkan namanya, misalnya Obama-nya Indonesia, Mr. Fix, 3. The man in the Madras Shirt dan sebagainya. Nah setelah berjalan 3 tahun kepemimpinannya, Mr. Jokowi juga sudah mendapat gelar baru dari media dan rakyatnya. Berikut ini 5 julukan baru bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

1. OTORITER

Wikipedia, Otoriter adalah satu pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Yang pertama kali menyematkan julukan ini adalah media asing asal Malaysia, disebutkan bahwa semenjak pembubaran HTI pemerintah Jokowi dianggap telah bertindak diktator kepada rakyatnya, dan ini dikecam habis oleh pemberitaan Malaysia.

JAKARTA 13 Julai - Pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Hak Asasi Ma­nu­sia (HRW) negara ini mengecam keputusan kerajaan Indonesia mengharamkan pertubuhan yang tidak menyokong ideologinya dan menyifatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai diktator.

“Kami adalah Islam sejati. Jokowi kini telah berubah menjadi presiden diktator,” katanya.

2. REPRESIF,

Definisi Refresif adalah usaha psikologis seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, atau instingnya sendiri. Tindakan bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas).

Dalam hal ini ada dua peristiwa yang menyertai timbulnya julukan ini ke publik. Pertama julukan ini diberikan Ormas HTI terkait terbitnya Perpu Ormas. Atas tuduhan ini, Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif. Terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu. "Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU.

Kedua, Peristiwa Penangkapan Mahasiswa BEM UI ketia Unjuk Rasa di depan Istana Apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat, bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan, bahkan perlu dikecam dan diperingatkan. Tindakan represif aparat yang berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa, bahkan memberikan status tersangka terhadap mahasiswa yang melakukan aksi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa ini.

3. ANTI KRITIK,

Terkait banyaknya kasus penangkapan terhadap warga sipil yang menyebarkan konten neegatif terhadap penguasa. Awal Bulan Agustus, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan yang anti-kritik.

4. ANTI ISLAM,

Julukan ini pertama kali dikeluarkan oleh penceramah dan mualaf Felix Siauw, ia protes karena HTI tempatnya bernaung kini dibubarkan paksa tanpa peradilan. Atas tindakan sepihak ini membuat sang ustad geram dan mengeluarkan pernyataan. Berikut cuitan Felix Siauw yang mengguncang dunia maya:

“Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang tak mungkin dihapus | dan dakwah takkan terhenti hanya oleh satu-dua rezim yang anti-Islam”

-Ust. Felix Siauw-

5. ANTI PRIBUMI

Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pidatonya di Balai Kota yang menyinggung kata pribumi. Ada sekelompok orang yang terganggu dengan kata "Pribumi" dan memandang kata itu sebagai bagian dari diskriminasi sara dan ras."Pelaporan kami jelas untuk melaporkan pidato pada saat Anies pertama menjabat Gubernur," ujar Ketua Umum FIB, Tirtayasa, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017). Walaupun tidak mengandung maksud profokatif sebagaimana yang dituduhkan pelapor, namun moment ini dimanfaatkan betul untuk mencari kesalahan Gubernur yang baru dilantik.

Peristiwa lain yang mengangkat isu pribumi adalah ramainya pemberitaan tenaga kerja asal China yang masuk Indonesia semakin membludak. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Kemaritiman Luhut B. Panjaitan bahwa peningkatan tenaga kerja asal China ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan tenaga kerja terampil yang tidak bisa dipenuhi pasar lokal. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia pada 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang. Dalam hal ini sebagian orang menganggap kebijakan ini sangat tendensius dan beraroma Anti Pribumi, karena pemerintah tidak lebih mengutamakan tenaga kerja negeri sendiri tapi memilih tenaga kerja dari negara lain.

Masih ada banyak sebutan-sebutan lain yang disematkan pakar dan netizen di dunia maya, melihat perkembangan semakin hari semakin jauh jurang pemisah antara penguasa dan rakyat. Julukan ini timbul sebab aksi yang ditunjukkan kepada publik sangat masif dan reaktif. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah saat ini memiliki sikap antipati dan menolak berbagai gerakan masyarakat yang tidak sesuai dengan cara kerja pemerintah. Siapa saja yang menurut penguasa berbeda pandangan, berbeda visi maka mereka harus diluruskan atau dimusnahkan. Tidak ada jalan tengah, hanya ada hitam atau putih. Itulah corak penguasa saat ini.

Sabtu, 28 Oktober 2017

KENAPA PERPU ORMAS HARUS DI TOLAK? INI ALASANNYA..MUSLIM WAJIB SADAR

Berikut ini kami sampaikan sebuah fakta yang digali dari buku karya seorang ahli sejarah Prof. Salim Said mengenai tragedi 1998 yang mengerikan. Apa yang terjadi ditahun-tahun itu, siapa yang terlibat, apa motifnya, semua akan dikupas habis di sini, orang islam harus tau kenapa perpu ormas harus ditolak, alasannya karena sejak tahun 1998 penguasa sudah merencanakan deislamisasi alias menghapus islam dari negeri ini, dan salah satu caranya adalah dengan penerbitan perpu ormas yang sedang dibahas di DPR. Islam akan dihapus dari negeri ini melalui jalur hukum. Kenapa harus melalui jalur hukum, karena hukum bisa melegitimasi. Dan jika perpu sudah direvisi menjadi Undang-undang, maka kiamatlah sudah orang islam. Karena sesungguhnya didalam Undang-undang itulah semua nyawa orang muslim akan dicabut perlahan-lahan. Maka, Jika anda peduli dengan nasib bangsa ini atau paling tidak ada peduli dengan nasib anak cucu anda kelak, luangkan waktu 5 menit saja untuk memahami isi artikel ini, hanya dengan 5 menit saja anda sudah bisa menyelamatkan masa depan anak dan cucu anda).


Beny Moerdani Aktor Kerusuhan 1998

Pembicaraan di rumah Fahmi Idris, tokoh senior Golkar yang kemarin menyeberang ke kubu Jokowi-JK demi melawan Prabowo adalah bukti paling kuat yang menghubungkan Benny Moerdani dengan berbagai kerusuhan massa yang sangat marak menjelang akhir Orde Baru karena terbukti terbukanya niat Benny menjatuhkan Soeharto melalui gerakan massa yang berpotensi mengejar orang Cina dan orang Kristen. Kesaksian Salim Said ini merupakan titik tolak paling penting guna membongkar berbagai kerusuhan yang tidak terungkap seperti Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan 13-14 Mei 1998, yang akan saya bongkar di bawah ini.


“Bersama Presiden Soeharto, Benny adalah Penasihat YPPI yang didirikan oleh para mantan tokoh demonstrasi 1966 dengan dukungan Ali Moertopo. Hadir di rumah Fahmi [Idris] pada malam itu para pemimpin demonstrasi 1966 seperti Cosmas Batubara, dr. Abdul Ghafur, Firdaus Wajdi, Suryadi [Ketua PDI yang menyerang Kubu Pro Mega tanggal 27 Juli 1996]; Sofjan Wanandi; Husni Thamrin dan sejumlah tokoh. Topik pembicaraan, situasi politik waktu itu…

Moerdani berbicara mengenai Soeharto yang menurut Menhankam itu, ‘Sudah tua, bahkan sudah pikun, sehingga tidak bisa lagi mengambil keputusan yang baik. Karena itu sudah waktunya diganti’…Benny kemudian berbicara mengenai gerakan massa sebagai jalan untuk menurunkan Soeharto. Firdaus menanggapi, ‘Kalau menggunakan massa, yang pertama dikejar adalah orang Cina dan kemudian kemudian gereja.‘

- Prof. Salim Said, Dari Gestapu Ke Reformasi, serangkaian kesaksian, Penerbit Mizan, halaman 316 A. Peristiwa 27 Juli 1996 Adalah Politik Dizalimi Paling Keji Sepanjang Sejarah Indonesia Selanjutnya bila kita hubungkan kesaksian Salim Said di atas dengan kesaksian RO Tambunan bahwa dua hari sebelum kejadian Megawati sudah mengetahui dari Benny akan terjadi serangan terhadap kantor PDI dan Catatan Rachmawati Soekarnoputri, Membongkar Hubungan Mega dan Orba sebagaimana dimuat Harian Rakyat Merdeka Rabu, 31 Juli 2002 dan Kamis, 1 Agustus 2002.

Maka kita menemukan bukti adanya persekongkolan antara Benny Moerdani yang sakit hati kepada Soeharto karena dicopot dari Pangab (kemudian menjadi menhankam, jabatan tanpa fungsi) dan Megawati untuk menaikkan seseorang dari keluarga Soekarno sebagai lawan tanding Soeharto, kebetulan saat itu hanya Megawati yang mau jadi boneka Benny Moerdani. Sedikit kutipan dari Catatan Rachmawati Soekarnoputri:

“Sebelum mendekati Mega, kelompok Benny Moerdani mendekati saya [Rachmawati] terlebih dahulu. Mereka membujuk dan meminta saya tampil memimpin PDI. Permintaan orang dekat dan tangan kanan Soeharto itu jelas saya tolak, bagi saya, PDI itu cuma alat hegemoni Orde Baru yang dibentuk sendiri oleh Soeharto tahun 1973. Coba renungkan untuk apa jadi pemimpin boneka? Orang-orang PDI yang dekat dengan Benny Moerdani, seperti Soerjadi dan Aberson Marie Sihaloho pun ikut mengajak saya gabung ke PDI. Tetapi tetap saya tolak.”


Dari ketiga catatan di atas kita menemukan nama-nama yang saling terkait dalam Peristiwa 27 Juli 1996, antara lain: Benny Moerdani; Megawati Soekarnoputri; Dr. Soerjadi; Sofjan Wanandi; dan Aberson Marie Sihaloho, dan ini adalah “eureka moment” yang membongkar persekongkolan jahat karena Aberson Marie adalah orang yang pertama kali menyebar pamflet untuk regenerasi kepemimpinan Indonesia dan diganti Megawati, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak Mabes ABRI.

Dr. Soerjadi adalah orang yang menggantikan Megawati sebagai Ketua Umum PDI di Kongres Medan (kongres dibiayai Sofjan Wanandi dari CSIS) yang mengumpulkan massa menyerbu kantor PDI dan selama ini dianggap perpanjangan tangan Soeharto ternyata agen ganda bawahan Benny Moerdani, dan tentu saja saat itu Agum Gumelar dan AM Hendropriyono, dua murid Benny Moerdani berada di sisi Megawati atas perintah Benny Moerdani sebagaimana disaksikan Jusuf Wanandi dari CSIS dalam Memoirnya, A Shades of Grey/Membuka Tabir Orde Baru.

Semua fakta ini juga membuktikan bahwa dokumen yang ditemukan pasca ledakan di Tanah Tinggi tanggal 18 Januari 1998 yang mana menyebutkan rencana revolusi dari Benny Moerdani; Megawati; CSIS dan Sofjan-Jusuf Wanandi yang membiayai gerakan PRD adalah dokumen asli dan otentik serta bukan dokumen buatan intelijen untuk mendiskriditkan PRD sebagaimana diklaim oleh Budiman Sejatmiko selama ini.

Ini menjelaskan mengapa Megawati menolak menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 sekalipun harus mengeluarkan kalimat pahit kepada anak buahnya seperti “siapa suruh kalian mau ikut saya?” dan justru memberi jabatan sangat tinggi kepada masing-masing: SBY yang memimpin rapat penyerbuan Operasi Naga Merah; Sutiyoso yang komando lapangan penyerbuan Operasi Naga Merah; Agum Gumelar dan Hendropriyono yang pura-pura melawan koleganya.

Megawati melakukan bunuh diri bila menyelidiki kejahatannya sendiri! Bila dihubungkan dengan grup yang berkumpul di sisi Jokowi, maka sudah jelas bahwa CSIS; PDIP; Budiman Sejatmiko, Agum Gumelar; Hendropriyono; Fahmi Idris; Megawati; Sutiyoso ada di pihak Poros JK mendukung Jokowi-JK demi menghalangi upaya Prabowo naik ke kursi presiden.

B. Kerusuhan Mei 1998,

Gerakan Benny Moerdani Menggulung Soeharto; Prabowo; dan Menaikkan Megawati Soekarnoputri ke Kursi Presiden. Pernahkah anda mendengar kisah Kapten Prabowo melawan usaha kelompok Benny Moerdani dan CSIS mendeislamisasi Indonesia? Ini fakta dan bukan bualan. Banyak buku sejarah yang sudah membahas hal ini, dan salah satunya cerita dari Kopassus di masa kepanglimaan Benny.


Saat Benny menginspeksi ruang kerja perwira bawahan, dia melihat sajadah di kursi dan bertanya “Apa ini?”. Jawab sang perwira, “Sajadah untuk shalat, Komandan.” Benny membentak, “TNI tidak mengenal ini.” Benny juga sering mengadakan rapat staf pada saat menjelang ibadah Jumat, sehingga menyulitkan perwira yang mau sholat Jumat. Hartono Mardjono sebagaimana dikutip Republika tanggal 3 Januari 1997 mengatakan bahwa rekrutan perwira Kopassus sangat diskriminatif terhadap yang beragama Islam, misalnya kalau direkrut 20 orang, 18 di antaranya adalah perwira beragama non Islam dan dua dari Islam.

Penelitian Salim Said juga menemukan hal yang sama bahwa para perwira yang menonjol keislamannya, misalnya mengirim anak ke pesantren kilat pada masa libur atau sering menghadiri pengajian, diperlakukan diskriminatif dan tidak akan mendapat kesempatan sekolah karena sang perwira dianggap fanatik, sehingga sejak saat itu karir militernya suram.


Silakan perhatikan siapa para perwira tinggi beken yang diangkat dan menduduki pos penting pada masa Benny Moerdani menjadi Pangad atau Menhankam seperti Sintong Panjaitan; Try Sutrisno; Wiranto; Rudolf Warouw; Albert Paruntu; AM Hendropriyono; Agum Gumelar; Sutiyoso; Susilo Bambang Yudhoyono; Luhut Panjaitan; Ryamizard Ryacudu; Johny Lumintang; Albert Inkiriwang; Herman Mantiri; Adolf Rajagukguk; Theo Syafei dan lain sebagainya akan terlihat sebuah pola tidak terbantahkan bahwa perwira yang diangkat pada masa Benny Moerdani berkuasa adalah non Islam atau Islam abangan (yang tidak dianggap “fanatik” atau berada dalam golongan “islam santri” menurut versi Benny).

Inilah yang dilawan Prabowo antara lain dengan membentuk ICMI yang sempat dilawan habis-habisan oleh kelompok Benny Moerdani namun tidak berhasil. Tidak heran kelompok status quo dari kalangan perwira Benny Moerdani membenci Prabowo karena Prabowo yang menghancurkan cita-cita mendeislamisasi Indonesia itu.

Mengapa Benny Moerdani dan CSIS mau mendeislamisasi Indonesia? Karena CSIS didirikan oleh agen CIA, Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis, namun setelah komunis kalah, dia membuat analisa bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua, “Hijau ABRI” dan “Hijau Islam”.

Lalu, Peter Beek menyimpulkan, ABRI bisa dimanfaatkan untuk melawan Islam, maka berdirilah CSIS yang dioperasikan oleh anak didiknya di Kasebul : Sofjan Wanandi, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi ; mewakili ABRI: Ali Moertopo, dan Hoemardani (baca kesaksian George Junus Aditjondro, murid Pater Beek).

Pater Beek yang awalnya ditempatkan di Indonesia untuk melawan komunis namun setelah komunis kalah dia membuat analisa bahwa lawan Amerika berikutnya di Indonesia hanya dua, “Hijau ABRI” dan “Hijau Islam” Tidak percaya gerakan anti Prabowo di kubu Golkar-PDIP-Hanura-NasDem ada hubungan dengan kelompok anti Islam santri yang dihancurkan Prabowo?

Silakan perhatikan satu per satu nama-nama yang mendukung Jokowi-JK, ada Ryamizard Ryacudu (menantu mantan wapres Try Sutrisno-agen Benny untuk persiapan bila Presiden Soeharto mangkat). Ada Agum Gumelar-Hendropriyono (dua « malaikat » pelindung/bodyguard Megawati yang disuruh Benny Moerdani); ada Andi Widjajanto (anak Theo Syafeii) ada Fahmi Idris (rumahnya adalah lokasi ketika ide Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 pertama kali dilontarkan Benny Moerdani); ada Luhut Panjaitan; ada Sutiyoso; ada Wiranto dan masih banyak lagi yang lain.


Lho, Wiranto anak buah Benny Moerdani? Benar sekali, bahkan Salim Said dan Jusuf Wanandi mencatat bahwa Wiranto menghadap Benny Moerdani beberapa saat setelah dilantik sebagai KSAD pada Juni 1997. Saat itu Benny memberi pesan sebagai berikut:

“Jadi, kau harus tetap di situ sebab kau satu-satunya orang kita di situ. Jangan berbuat salah dan jangan dekat dengan saya sebab kau akan dihabisi Soeharto jika dia tahu.“ (Salim Said, halaman 320) Tentu saja Wiranto membantah dia memiliki hubungan dekat dengan Benny Moerdani, namun kita memiliki cara membuktikan kebohongannya. Pertama, dalam Memoirnya, Jusuf Wanandi menceritakan bahwa pasca jatuhnya Soeharto, Wiranto menerima dari Benny Moerdani daftar nama beberapa perwira yang dinilai sebagai “ABRI Hijau”, dan dalam sebulan semua orang dalam daftar nama tersebut sudah disingkirkan Wiranto. Ketika dikonfrontir mengenai hal ini, Wiranto mengatakan cerita “daftar nama” adalah bohong.

Namun bila kita melihat catatan penting masa setelah Soeharto jatuh maka kita bisa melihat bahwa memang terjadi banyak perwira “hijau” di masa Wiranto yang waktu itu dimutasi dan hal ini sempat menuai protes. Fakta bahwa Wiranto adalah satu-satunya orang Benny Moerdani yang masih tersisa di sekitar Soeharto menjawab sekali untuk selamanya mengapa Wiranto menjatuhkan semua kesalahan terkait Operasi Setan Gundul kepada Prabowo; mengatakan kepada BJ Habibie bahwa Prabowo mau melakukan kudeta sehingga Prabowo dicopot; dan menceritakan kepada mertua Prabowo, Soeharto bahwa Prabowo dan BJ Habibie bekerja sama menjatuhkan Soeharto, sehingga Prabowo diusir dan dipaksa bercerai dengan Titiek Soeharto. Hal ini sebab Wiranto adalah eksekutor dari rencana Benny Moerdani menjatuhkan karir dan menistakan Prabowo.


Membicarakan “kebejatan” Prabowo tentu tidak lengkap tanpa mengungkit Kerusuhan Mei 1998 yang ditudingkan pada dirinya padahal saat itu jelas-jelas Wiranto sebagai Panglima ABRI pergi ke Malang membawa semua kepala staf angkatan darat, laut dan udara serta menolak permintaan Prabowo untuk mengerahkan pasukan demi mengusir perusuh.

Berdasarkan temuan fakta di atas, bahwa Benny Moerdani mau menjatuhkan Soeharto melalui kerusuhan rasial, dan Wiranto adalah satu-satunya orang Benny di lingkar dalam Soeharto, maka sangat patut diduga Wiranto memang sengaja melarang pasukan keluar dari barak menghalangi kerusuhan sampai marinir berinisiatif keluar kandang. Selain itu tiga fakta yang menguatkan kesimpulan kelompok Benny Moerdani ada di belakang Kerusuhan Mei 98 adalah sebagai berikut:

1. Menjatuhkan lawan menggunakan “gerakan massa” adalah keahlian Ali Moertopo (guru Benny Moerdani) dan CSIS sejak Peristiwa Malari di mana malari meletus karena provokasi Hariman Siregar, binaan Ali Moertopo (lihat kesaksian Jenderal Soemitro yang dicatat oleh Heru Cahyono dalam buku Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 74 terbitan Sinar Harapan).

2. Menurut catatan TGPF Kerusuhan Mei 98 penggerak lapangan adalah orang berkarakter militer dan sangat cekatan dalam memprovokasi warga menjarah dan membakar. Ini jelas ciri-ciri orang yang terlatih sebagai intelijen, dan baik Wiranto maupun Prabowo adalah perwira lapangan tipe komando bukan tipe intelijen, dan saat itu hanya Benny Moerdani yang memiliki kemampuan menggerakan kerusuhan skala besar karena dia mewarisi taktik dan jaringan yang dibangun Ali Moertopo (mengenai jaringan yang dibangun Ali Moertopo bisa dibaca di buku Rahasia-Rahasia Ali Moertopo terbitan Tempo-Gramedia). Lagipula saat kejadian terbukti Benny Moerdani sedang rapat di Bogor dan ada laporan intelijen bahwa orang lapangan saat kerusuhan 27 Juli 1996 dan Mei 98 dilatih di Bogor!!!

3. Alasan Megawati setuju menjadi alat Benny Moerdani padahal saat itu keluarga Soekarno sudah sepakat tidak terjun ke politik dan alasan Benny Moerdani begitu menyayangi Megawati mungkin adalah karena mereka sebenarnya pernah menjadi calon suami istri dan Soekarno sendiri pernah melamar Benny, pahlawan Palangan Irian Jaya itu untuk Megawati, namun kemudian Benny memilih Hartini wanita yang menjadi istrinya sampai Benny meninggal (Salim Said, halaman 329).

Berdasarkan semua fakta dan uraian di atas maka kiranya sudah tidak bisa dibantah bahwa alasan Kelompok Benny Moerdani, dalang Peristiwa 27 Juli 1996 dan Kerusuhan Mei 1998 ada di belakang Jokowi-JK dengan mengorbankan keutuhan partai masing-masing (PDIP, Hanura, Golkar) untuk melawan Prabowo adalah dendam kesumat yang belum terpuaskan sebab Prabowo menjadi penghalang utama mereka ketika mencoba mendeislamisasi Indonesia. [hudzaifah/Berric Dondarrion/voa-islam.com]

Semua data aslinya bisa anda temukan di dalam buku karangan Prof. Salim Said dan beberapa rujukan lain yang bersangkutan. Tulisan ini bukan hasil rekayasa dan tetapi hasil investigasi langsung kepada pelaku di masa lalu. Jika masih kurang puas, anda bisa bertanya langsung kepada sang penulis bukunya. source asli: http://pedulifakta.blogspot.co.id/2014/06/innalillahi-terbongkar-di-belakang.html

Kesimpulan: Jadi kita sekarang faham kenapa mereka hingga saat ini masih terus menggempur islam dan ingin menghilangkan islam dari negeri ini, membiarkan komunis bangkit lagi, lalu menerbitkan perpu ormas untuk mengendalikan islam. Karena para jenderal yang masih ingin berkuasa ini ingin menguasai negeri ini secara utuh, Indonesia ternyata belum sepenuhnya merdeka, dari penjajahan para pendiri negerinya sendiri. Walaupun para jenderal ini sudah banyak yang wafat, tetapi masih ada penerusnya dan ideologina masih tetap dilanjutkan. Indonesia masih berada di bawah kekuasaan militer yang tidak menghendaki islam mendominasi politik dan sosial.

DItangan mereka, islam akan dibumi hanguskan melalui berbagai aturan hukum dan perundangan, maka dari itu sebagai orang islam kita harus menolak upaya apapun yang ingin menghilangkan islam dari negeri ini. Hal itu hanya akan terwujud jika masyarakat memiliki kesadaran untuk membawa negeri ini kepada kebenaran. Bahwa negeri ini masih bisa diselamatkan oleh generasi masa depan yang memegang teguh nilai-nilai islam. Tidak ada kata terlambat, perjuangan masih panjang teman dan semoga ALlah swt mengirimkan pertolongan-Nya.

Kamis, 26 Oktober 2017

JONRU GINTING; KORBANKAN SATU ORANG, SELAMATKAN JUTAAN

Jonru Ginting Alias Jon Riah Ukur Ginting, namanya melambung belakangan ini karena telah dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik. Di akun pribadinya memiliki follower 1,5 juta orang di akun fanpage facebook miliknya dan saat ini sudah dihapus dari oleh Kemeninfo. Seketika akun Jonru lenyap dari dunia maya tidak bisa diakses lagi oleh pengikutnya. Angka pengikutnya ini termasuk fantastis untuk ukuran orang biasa dan bukan dari kalangan selebritis maupun politisi di parlemen. Ketenarannya dianggap meresahkan sekelompok orang karena setiap postingan yang dikirimnya langsung menyebar dan bisa mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, isi konten berita yang diposting banyak berisi ajakan, seruan mengajak berbagi, kebaikan, kegiatan sosial dan disertai dengan bukti data kronologi. Banyak yang menyukai postingannya tersebut, karena ia juga reaktif menanggapi komentar pembacanya dan direspon positif.

Tapi sayangnya Jonru yang orang mengenal dirinya sebagai pegiat media sosial dan banyak berkecimpung di bidang tulisan harus menghentikan aktivitasnya. Karena kritikan Jonru kali ini dianggap sudah masuk ranah hukum bernama penghinaan terhadap simbol negara, maka tidak bisa dihindari maka iapun masuk dalam jerat hukum. Berikut kronologi kejadian penangkapan Jonru yang diberitakan berbagai media nasional:

KRONOLOGI KEJADIAN

Berikut ini isi Status Facebook Jonru yang dipersoalkan Akbar Faizal adalah soal asal usul orang tua Jokowi. Dalam status Facebooknya, Jonru menyebut Jokowi adalah satu-satunya Presiden RI yang belum jelas siapa orang tuanya.

"Jokowi satu-satunya Presiden yang belum jelas siapa orang tuanya. Sangat di sayangkan untuk jabatan sepenting Presiden, begitu banyak orang yang percaya kepada orang yang asal muasalnya serba belum jelas," demikian unggahan Jonru tersebut.

Jonru pun membenarkan unggahan yang dia buat itu, namun menyebut posting-an tersebut bukan merupakan suatu penghinaan kepada Jokowi. Mendengar jawaban Jonru, Akbar lalu langsung meminta polisi menindaklanjuti pengakuan Jonru tersebut.

Jonru kemudian menumpahkan perasaannya lewat tulisan yang dia unggah di Facebook pada 29 Agustus 2017 dengan judul 'Catatan untuk akbar faisal, dari Acara ILC TV One, 29 Agustus 2017'. Dalam tulisan tersebut, dia mengaku menulis status yang mempertanyakan asal usul orang tua Jokowi tersebut. Namun dia membantah jika dirinya disebut menghina Jokowi lewat tulisan itu.

Pada Kamis (31/8), Jonru dilaporkan ke polisi atas tuduhan ujaran kebencian di media sosial. Jonru dilaporkan oleh Muannas Al Aidid pada Kamis (31/8) dengan Nomor Laporan: LP/4153/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimsus.

"Ya, betul (dilaporkan)," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono kepada detikcom, Kamis (31/8/2017).

Jonru dilaporkan atas ujaran kebencian di media sosial yang terjadi pada Maret-Agustus 2017. Laporan tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

MEMETIK PELAJARAN

Jadi sebenarnya, tulisan Jonru yang kritis dan berkonten menyindir beberapa pihak juga banyak, dan atas tudingannya itu membuat resah beberapa kelompok yang merasa gerah dengan tindakan Jonru, selalu menyebarkan berita tanpa klarifikasi terlebih dahulu. Misalnya, masalah penerimaan Uang oleh PBNU yang mengundang amarah sang ketua KH. Said Akil Sirajd. Dalam postingannya, Jonru menuliskan PBNU menerima uang Rp1,5 triliun dari pemerintah untuk mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas).

"Persoalan Perppu Ormas bahwa PBNU itu mendukung Perppu Ormas karena menerima uang dari pemerintah sebesar Rp1,5 triliun, framingnya kan di situ. Dan nanti akan saya ceritakan kepada penyidik," lanjutnya.

Guntur menyampaikan PBNU juga telah memberikan klarifikasi atas tuduhan yang disebarkan Jonru. Dana Rp1,5 triliun yang digelontorkan pemerintah itu adalah pinjaman untuk kegiatan usaha menengah anggota PBNU.

Dalam situasi ini, itu adalah contoh-contoh kecil yang di jadikan alasan, dan akhirnya ada banyak pihak yang merasa perlu segera menghentikan aksi Jonru Ginting dari kegiatannya menulis di media sosial. Hanya karena ketenaran seorang penulis membuat berita yang menurut mereka Hoax, ada banyak pihak yang merasa dirugikan dan akhirnya melaporkan Jonru kepada polisi atas tuduhan pencemaran nama baik dsb.

Dan yang lebih mengkhawatairkan lagi adalah pengaruh satu halaman tulisan, disebarkan oleh satu orang, bisa berakibat menyebar kepada ratusan ribu orang dalam sehari, karena jumlah follower Jonru sudah mencapai 1,5 juta orang. Angka ini bukan main besarnya, coba anda bayangkan jika dari 1,5 orang itu setengahnya saja membaca, lalu mengirimkan ulang lagi kepada followernya, maka bisa dipastikan postingan itu langsung bisa jadi trend topik alias viral.

Ya tapi inilah kenyataan, di masa rezim otoriter seperti ini, hukum dipakai sebagai tangan kekuasaan. Siapapun bicara dan pembicaraannya mengganggu sekelompok orang, maka ia harus tanggung akibatnya. Bicara kritik di masa kekuasaan rezim otoriter sama dengan meletakkan tangan di atas api. Jika tidak berhati-hati, akan masuk dalam perangkap yang mereka sudah sediakan.

Tapi kepada siapa saja yang punya visi ingin membesarkan negara ini, tidak perlu takut dengan berbagai ancaman penguasa. Percayalah, penjara bukanlah tempat untuk memasung nalar, logika dan idealisme. Bahkan semakin tinggi iman seseorang, jangankan penjara, hukum rajam dan tembak mati pun bukan akhir dari segala-galanya. Karena semakin keras siksaan dunia kepadanya, semakin tinggi imbalan akhirat yang akan diterima. Semakin keras penderitaan yang diterima, semakin kuat niat membela kebenaran keluar dalam lubuk jiwa. Badannya boleh dipenjara tetapi tidak dengan jiwanya, semakin raga dikekang ruh dalam jiwa akan semakin menampakkan wujudnya.

Dengan adanya kasus Jonru yang ditangkap karena menyuarakan kebenaran, ini akan menjadi preseden buruk bagi penguasa sendiri. Bahkan semakin banyak orang islam yang ditangkap karena alasan membela kebenaran, maka semakin baik bagi islam dan citra semakin buruk bagi penguasa. Mari kita korbankan lebih banyak jonru-jonru lainnya, jangan takut dengan ancaman penjara. Mana idealisme mu wahai pemuda, dalam rangka merayakan Sumpah Pemuda, buktikan bahwa dalam dirimu ada iman. Buktikan bahwa dirimu bisa bicara kebenaran. Jangan jadi pengecut dan beraninya cuma di belakang layar. Lihatlah kawan kita sudah rela menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan iman jutaan orang. Kemana nyali kalian?

Jangan takut dengan ancaman penjara, penjara dunia belum ada apa-apanya dibanding neraka Jahanam. Penjara hanyalah untuk memasung badan dan raga tapi ia tidak bisa membeli iman dan idealismemu anak muda. Tanda penguasa pengecut adalah dia akan menangkap semua kaum muda yang punya visi menggerakkan sekian banyak orang. Penguasa takut dengan anak muda seperti ini, mereka akan terus mengawasi dan menguntit siapapun yang berkumpul di sekelilin anak muda itu. Mereka bagaikan pemburu bangkai di tengah keramaian, tapi percayalah, Siksa dunia ini tidak akan mampu mengoyakkan iman mereka, sebaliknya justru makin meneguhkannya.

Senin, 23 Oktober 2017

DIBALIK RILIS DOKUMEN AS 1965 TENTANG PKI

Menanggapi dirilisnya dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai tragedi tahun 1965, peristiwa PKI dan kejatuhan komunis di Indonesia. Dokumen itu memuat laporan berisi 30 ribu halaman dari 39 dokumen yang merekam aktivitas kedutaan AS di Jakarta pada periode 1964-1968. Dokumen yang isinya banyak menjabarkan percakapan/komunikasi kedubes di tahun 1965 kepada menteri luar negeri saat itu yang menunjukkan banyaknya korban jatuh setelah peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Dokumen yang berisi data banyaknya korban jatuh dari sisi kubu PKI yang dibantai secara massal oleh massa itu bertujuan ingin menunjukkan sisi pelanggaran HAM atau gerakan genosida oleh tentara militer dan ulama/santri yang sangat brutal pada saat itu. Dokumen itu sengaja dikeluarkan setelah belakangan waktu terakhir didalam negeri pun ramai memperbincangkan tema yang sama, yaitu tentang isu kebangkitan PKI. Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa baru sekarang? mengapa setelah peristiwa itu berlalu 50 tahun lamanya? Mengapa itu tidak dibuka ketika masa pemerintahan Orbe Baru di bawah Presiden Soeharto?

Kenapa pemerintah Amerika merasa perlu melepaskan dokumen yang menurut mereka klasifikasinya rahasia ini dikeluarkan disaat seluruh masyarakat kita sudah melupakan tragedi itu dan sudah tidak menganggap perlu lagi adanya upaya pengungkapan sejarah kelam itu. Disaat semua pihak sudah berdamai dan melupakan tragedi yang sama sekali tidak ada gunanya diungkit-ungkit lagi.

Mengapa setelah sekian lama, dan setelah panjang polemik menghantui negeri ini, mengapa dokumen itu baru dirilis sekarang. Apakah pemerintah Amerika merasa perlu ambil bagian karena telah menjadi bagian dari konspirasi pembunuhan massal atas kaum komunis atau karena pemerintah amerika merasa menyesal telah ikut membumi hanguskan faham komunis hingga saat ini faham itu ternyata tidak akan bisa bangkit lagi karena sudah dipayungi TAP MPRS. Lalu secara tiba-tiba dan mengejutkan tampil ke publik bagaikan pahlawan yang ingin menunjukkan sisi bengis bangsa ini yang pernah melakukan tindak kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat yang dilakukan para penguasa saat itu.

Ataukah karena pemerintah amerika telah menyesal telah ikut menghancurkan faham komunis di negeri ini dan kini merasa perlu membela diri dan berpihak pada korban (pihak komunis) dilihat dari kaca mata HAM, padahal jika saja faham komunis itu tidak dihancurkan pada saat itu, tentunya sekarang kelompok islam bisa dengan mudah dilemahkan. Itukah maksud mereka tiba-tiba muncul ke permukaan.

Padahal yang sesungguhnya, otak dari semua tragedi itu adalah Amerika sendiri, mereka yang merancang semua itu untuk melawan agitasi komunis china, Kuba dan Soviet, dengan menggunakan kekuatan militer dan pada akhirnya mereka memenangkan peperangan yang mereka rancang sendiri. Tapi dimasa modern saat ini, akhirnya mereka menyadari bahwa semua itu adalah kesalahan besar, ternyata faham komunis yang pernah ada di negeri ini sesungguhnya adalah sebuah kekuatan besar yang bisa membendung hegemoni islam. Dan apa yang mereka lakukan saat ini adalah dalam rangka ingin mengkambing hitamkan militer dan ulama serta santri yang pernah berkuasa dan mencoba mencari cara agar tragedi 1965 itu diangkat kembali ke permukaan, lalu catatan sejarah di tulis ulang dengan mencantumkan bahwa otak dari semua tragedi kemanusiaan kala itu adalah TNI dan ABRI dan ulama. Para pelakunya dibawa ke pengadilan internasional dan di adili dengan tuduhan pelanggaran HAM berat.


Senjata yang mereka pakai untuk mengangkat isu seperti biasa yaitu HAM (Hak Asasi Manusia), dengan cara melihat dari sudut HAM maka bisa disimpulkan Indonesia berada di pihak bersalah. Nah belakangan ini cara itu ditunjukkan dalam bentuk mencekal Panglima TNI Gatot Nurmantyo masuk ke Amerika Serikat, dan itu menjadi sorotan publik dunia. Ternyata ini lho maksud dari rilis dokumen As tahun 1965, Amerika ingin mengajak dunia menunjukkan siapa itu panglima TNI yang di masa lalu pasukannya pernah menjadi bagian dari pembantaian massal anggota Komunis PKI tahun 1965. Panglima TNI yang tiba-tiba dicegah di bandara Amerika serikat karena masuk dalam daftar red notice, otomatis akan menjadi pusat perhatian dunia. Seketika media akan meng close up wajah dirinya. Mungkinkah karena Jenderal Gatot yang memang dikenal dekat dengan kelompok santri dan ulama, yang beberapa waktu lalu telah mengajak pasukannya menonton film sejarah G.30S/PKI dan menjadi viral di berbagai media.

Sudah terbaca dan sudah kita ketahui kemana arah tujuannya, bahwa Amerika memiliki kepentingan pada bangsa ini, mereka ingin menggunakan kekuatan intelegen nya untuk menunjukkan kepada dunia bahwa di Indonsia pernah terjadi tragedi kemanusiaan kelas berat yang melibatkan militer dan umat islam. Dan dunia akhirnya melihat pada kita sebagai negara muslim terbesar di dunia, negara demokrasi dan menjunjung tinggi nilai keberagaman, ternyata memiliki masa lalu suram, pernah terjadi pembantaian oleh sipil, ulama, santri, dan militer terhadap anggota kelompok komunis di masa lalu dalam jumlah ribuan orang tidak bersalah. Jadi upaya pencekalan Panglima TNI memang benar berkonten politis, bukan sekedar kesalahan teknis petugas imigrasi. Tidak mungkin negara sebesar amerika bisa melakukan kesalahan sistem pencekalan, padahal orang yang diundangnya termasuk golongan orang penting di negara asalnya. Tentulah ini ada unsur kesengajaan, hanya saja kita yang tidak bisa melihat tujuan sebenarnya.

Berikut ini penjelasan Prof. Salim Said selaku Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia mengenai peristiwa memalukan ini.

Ini juga menunjukkan sikap arogansi amerika pada Indonesia, mereka tidak mau mengakui bahwa sesunguhnya dibalik tragedi itu, mereka juga ikut terlibat dan agen rahasia CIA menyusun kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno karena beseberangan ideologi. Karena peristiwa itu digambarkan dengan jelas dalam film G.30S/PKI karya Arifin C. Noer. Beberapa hari sebelum peristiwa pembantaian terhadap tujuh jenderal, berhembus kabar di kalangan punggawa PKI DN. Aidit bahwa TNI dan militer akan menghabisi anggota PKI secara diam-diam. Atas berhembusnya berita itu, para pemimpin PKI merasa cemas dan ketakutan, nyawa mereka terancam, maka untuk menjawab beredarnya isu itu, dan sebelum peristiwa pembantaian terhadap PKI itu benar-benar terjadi, maka kelompok pemberontak PKI ini melancarkan aksinya terlebih dahulu dengan cara menculik para jenderal yang dimaksud, lalu menguburkannya hidup-hidup di dalam lubang Buaya.

Ini artinya apa, pemicu awal terjadinya pemberontakan 1965 adalah akibat adanya isu yang jadi pemicu bahwa anggota PKI akan dihabisi oleh TNI dan ABRI. Padahal itu berita bohong. Lalu siapa yang menghembuskan isu itu? siapa yang bermain dengan berita bohong? untuk menciptakan konflik antara militer dan kelompok PKI? Bukankah ini artinya ada orang ketiga, yang tidak lain harus sama-sama kita sepakati bahwa ini bisa jadi adalah bagian dari permainan agen CIA dan amerika sendiri untuk memecah belah dua kekuatan sehingga terciptalah perang abadi. Inilah pangkal dari semua masalah, amerika mencari keuntungan atas konflik dua pihak untuk membenamkan kekuatan komunis pada saat itu, lalu mengambil keuntungan dengan menguasai kekayaan alam kita dan akhirnya mereka berhasil. Tujuan amerika menghancurkan kekuatan lawan sudah berhasil, nah sekarang ada kepentingan apa lagi sekarang ia datang membawa dokumen itu ke negeri ini kalau bukan karena ia ingin kembali menghancurkan negara ini untuk kedua kali dengan menggunakan senjata andalannya HAM.

Itulah yang sedang mereka lakukan pada negara kita, karena tau presiden kita tidak akan bertindak, presiden akan diam dan menganggap itu persoalan biasa. Padahal, ada agenda besar yang sedang mereka rancang, untuk saat adalah untuk mempermalukan kita di mata dunia. Untuk sementara mereka berhasil dengan tujuannya, menyorot kita sebagai bangsa besar yang pernah punya masa lalu kelam, lalu apa tujuan besar lainnya? Ialah membantu para aktivis HAM untuk menginvestigasi tragedi itu hingga ke akarnya, lalu mengungkap dalang sebarnya dari sisi militer, lalu membantu para korban pembunuhan 1965 mendapatkan keadilan. Lalu mendorong diadilinya para pelaku pelanggaran HAM berat dimasa lalu. Dan seterusnya anda bisa tebak sendiri kemana arahnya.

Bagi kita masalah ini harusnya ditanggapi serius, jika perlu dilakukan investigasi khusus karena berkaitan dengan kedaulatan negara. Pihak amerika sendiri menganggap permasalahan ini sudah diselesaikan dengan permintaan maaf, tapi apakah itu cukup?

Minggu, 22 Oktober 2017

10 BENCANA, 3 TAHUN JOKOWI BERKUASA DAN PENOLAKAN PANGLIMA GATOT KE AS

Kalau pemerintah punya prestasi selama masa pemerintahannya tentu warganya sangat bangga dan senang, tetapi jika ternyata pemerintahnya memiliki catatan suram yang kurang pro rakyat atau lebih banyak merugikan, pastilah rakyat muak. Walau bagaimanapun, 3 tahun bukan waktu yang sedikit untuk kita lalui hanya dengan berharap semua janji-janji selama kampanye bisa terwujud, ada rasa was-was dan cemas mengiringi perjalanan waktu. Dan jika diperhatikan dan di couter satu persatu, apa saja sih kebijakan yang di torehkan sang petahana selama masa jabatannya, benarkah kebijakan itu akan menjadi bumerang yang kelak akan menjadi batu sandungan bagi sang presiden jika ingin mencalonkan diri kembali. Ataukah itu mereka anggap prestasi gemilang?

Berikut ini daftar Daftar kebijakan pemerintahan jokowi-jk selama 3 tahun yang sudah ditorehkan, bagaimana menurut pendapat anda:

1. Hutang luar negeri meningkat tajam, per April 2017, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 328,17 miliar atau setara dengan Rp 4.365 triliun (kurs hari ini). Diprediksi hutang ini akan terus meningkat.

2. Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang memberangus kebebasan berserikat dan berkumpul terutama bagi umat islam.

3. Polemik Impor 5000 senjata illegal oleh Polri di ketahui publik dan membuat kisruh TNI dan Polri, klasifikasi senjata militer ini disinyalir memiliki kemampuan mematikan. Walau sudah diamankan, bukan tidak ada kemungkinan hal ini terulang.

4. Ambang Batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dalam UU Pemilu membuat kekisruhan di parlemen.

5. Reklamasi Pantai Utara Jakarta jadi polemik panjang, disinyalir pulau-pulau buatan itu sudah dikuasai secara militer dan berbau politik asing.

6. Kenaikan Tarif Dasar Listrik Masyarakat menengah bawah golongan 900 VA secara bertahap selama tahun 2017. Kenaikan ini dirasa memberatkan masyarakat.

7. Peng-abilalihan fungsi sertfikiasi Halal/haram MUI, ambil alih dana Abadi Umat/dana haji 99 triliun, dsb, dan belakangan ramai diperbincangkan miras bercap Halal beredar di masyarakat, lalu bagaimana nasib umat kedepan?.

8. Pelemahan dan upaya pembubaran KPK oleh pansus DPR, karena KPK sering menangkap basah kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

9. Kebijakan Impor berbagai bahan kebutuhan pokok langka di masyarakat, mulai dari garam, gula, daging sapi dll yang seharusnya lebih diutamakan petani lokal, tetapi lebih memilih impor dari negara tetangga.

10. Menjual Aset dan Anak perusahaan BUMN kepada Swasta/Asing, beberapa bandara dan dermaga laut sedang diupayakan dikelola oleh asing. Yang terbaru, program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang dicanangkan Pemerintah bakal diserahkan ke asing juga.



Memang luar biasa penguasa yang ada sekarang, dalam kurun waktu 3 tahun saja bisa melakukan 10 hal besar diatas. Bukannya fokus mewujudkan janji yang sudah di amanahkan, malah sebaliknya sibuk dengan urusan pengendalian dan pengawasan masyarakat, urusan penguasaan dan pengambilalihan fungsi. Semua prestasi ini sungguh diluar rencana awal mereka ingin memerintah dan memimpin negeri ini bukan. Daftar diatas tidak menunjukkan tingkat keberhasilan mewujudkan janji kampanye, nampaknya masih jauh dari harapan. Atau bahkan apa yang dijanjikan malah belum terealisasi, baru sekedar wacana dan proses.

Ya walaupun memang ada beberapa ruas jalan yang sudah diresmikan, tetapi jumlahnya pun tidak signifikan, itupun ternyata merupakan proyek mangkrak yang memang sudah seharusnya diselesaikan pemerintahan berikutnya. Data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Total panjang tol yang sudah beroperasi sepanjang tahun ini mencapai 128 km. Sementara secara keseluruhan dari tahun 2015 hingga saat ini, tol baru yang beroperasi panjangnya adalah sekitar 297 km. Sehingga masih ada sekitar 258 km lagi yang harus dioperasikan untuk menggenapi target pemerintah tahun ini, mengoperasikan 555,2 km jalan tol dalam 3 tahun. Jadi salah besar jika ada yang memberitakan jumlah ribuan kilometer, yang benar hanya beberapa ratus saja. Dan nampaknya ruas jalan itu masih belum bisa memberikan dampak ekonomi luas, karena baru akan terasa 10 tahun ke depan.

Rakyat berharap banyak dari semua keseriusan pemerintah mewujudkan nawacita yang dibangga-banggakan, tetapi apa mau dikata, 3 tahun sudah berlalu dan faktanya kita malah lebih banyak disibukkan dengan masalah politik dan manufer kepentingan partai pendukung pemerintah.

Sayang sekali waktu yang sudah kita lewatkan 3 tahun tanpa catatan prestasi membanggakan, semua sumber daya terkuras, energi bangsa ini habis dengan polemik dan perdebatan panjang, dan ternyata daftar diatas menunjukkan dimulainya bencana besar. Bencana yang akan menggerus energi bangsa ini ke dalam jurang kehancuran.

Sabtu, 21 Oktober 2017

JANGAN TERKECOH, FOKUSLAH PADA ISU2 BESAR

Eramuslim.com – Gorengan isu agar terus timbul kegaduhan sosial politik pasca pelantikan Gubernur DKI Jakarta terpilih, ternyata belum berubah terkait hal sektarian, primordial, SARA, dan lain-lain. Tampaknya isu lama perihal benturan ideologi yang pernah menjadi top isu sebelum pelantikan dinilai sudah tak lagi relevan dalam rangka ‘menggoyang’ Gubernur baru, dianggap telah usang.

Geopolitik mengajarkan, pelemparan isu ke publik memiliki 2 (dua) maksud. Pertama, isu sebagai metode yang sifatnya memancing reaksi publik. Test the water. Kedua, isu sebagai pola bukan hanya memancing reaksi khalayak, namun ada agenda lanjutan usai isu ditebar. Isu – tema/agenda – skema. ITS. Itu urut-urutannya. Akan tetapi keduanya, bisa juga sebagai sarana deception. Penyesatan. Karena sebenarnya ada skema besar lain yang hendak diraih. Entah isu sebagai metode maupun sebagai pola yang kini dilempar di Jakarta, sebaiknya publik jangan terlalu larut dengan isu-isu dimaksud apapun dan sejenisnya.

Publik hendaknya fokus pada hal-hal lebih besar yaitu skema penjajahan gaya baru yang tengah berlangsung senyap di negeri ini, seperti rencana membangkitkan kembali faham komunis, penjualan puluhan BUMN, penyerahan pelabuhan baik laut maupun bandara udara kepada swasta (asing), atau proyek reklamasi pulau, pengesahan perpu ormas menjadi Undang-undang dan lain-lain. Jika kita hanyut dalam gorengan isu, maka sejatinya kita telah masuk dalam perangkap strategi perang Cina kuno yakni ‘Mengecoh Langit Menyeberangi Lautan’. [kl/aktual] Penulis: M Arief Pranoto dan Hendrajit https://www.eramuslim.com/berita/analisa/jangan-terkecoh-fokuslah-pada-isu-isu-besar.htm#.WebthPmCx0w

Rabu, 18 Oktober 2017

TINGKATAN KEPRIBADIAN MANUSIA


Tingkat-tingkat Kepribadian Manusia

Abdul Fattah Rashid Hamid Ph.D., Seorang psikolog Muslim lulusan St. Louis University USA , dalam bukunya “ Pengenalan Diri dan Dambaan Spiritual” menyebutkan bahwa perjalanaan setiap Individu dalam menuju kesempurnaan kepribadiannya akan melewati tingkatan kepribadian sebagai berikut :

Kepribadian Tingkat I : AN-NAFS al- AMARAH
Pada tingkat ini manusia condong pada hasrat dan kenikmatan dunia. Minatnya tertuju pada pemeliharaan tubuh, kenikmatan selera-selera jasmani dan pemanjaan Ego. Di tingkat ini iri, serakah, sombong, nafsu seksual, pamer, fitnah, dusta, marah dan sejenisnya, menjadi paling dominan.

Kepribadian Tingkat II : AN-NAFS al-LAWWAMAH
Pada tingkat ini manusia sudah mulai melawan nafsu jahat yang timbul, meskipun ia masih bingung tentang tujuan hidupnya. Jiwanya sudah melawan hasrat-hasrat rendah yang muncul. Diri masih menjadi subjek yang dikendalikan hasrat-hasrat yang bersifat fisik, ia masih sering tertipu oleh muslihat dunia yang sementara ini.

Kepribadian Tingkat III : AN-NAFS al- MULHIMA
Pada tingkat ini manusia sudah menyadari cahaya sejati tidak lain adalah petunjuk Allah. Semangat Takwa dan mencari Ridha Allah adalah semboyannya. Ia tidak lagi mencari kesalahan-kesalahan orang lain tetapi ia selalu introspeksi untuk menjadi hamba Allah yang lurus. Ia selalu berzikir dan mengikuti sunnah nabi Muyhammad SAW.

Kepribadian Tingkat IV : AN- NAFS al-QANAAH
Pada tingkat ini hati telah mantap, merasa cukup dengan apa yang dimilikinya dan tidak tertarik dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ia sudah tidak ingin berlomba untuk menyamai orang lain .
Ketinggalan ‘status ‘baginya bukan berarti keterbelakangan dan kebodohan. Ia menyadari bahwa ketidakpuasan atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah menunjukkan keserakahan dan ketidakmatangan pribadi. Pada tingkat ini , manusia mengetahui bahwa seseorang tidak dapat memperoleh kebaikan apapun kecuali dengan kehendak Allah. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik dalam situasi apapun.

Kepribadian Tingkat V : AN-NAFS al- Mut’MAINNAH
Pada tingkat ini manusia telah menemukan kebahagiaan dalam mencintai Allah SWT. Ia tidak ingin memperoleh pengakuan dalam masyarakat atau apapun tujuannya. Jiwanya telah tenang, terbebas dari ketegangan, karena pengetahuannya telah mantap bahwa segala sesuatu akan kembali pada Allah. Ia benar-benar telah memperoleh kualitas yang sangat baik dalam ketenangan dan keheningan.

Kepribadian Tingkat VI : An-NAFS al- RADIYAH
Ini adalah ciri tambahan bagi jiwa yang puas dan tenang. Ia merasa bahagia karena Allah Ridha padanya . Ia selalu waspada akan tumbuhnya keengganan yang paling sepele terhadap kodratnya sebagai abdi Tuhan. Ia menyadari bahwa islam adalah fitrah insan dan ia pun haqqul yaqin pada firman Allah : “.....Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu...” Ia patuh pada Allah semata-mata hanya sebagai perwujudan rasa terimakasih nya.

Kepribadian Tingkat VII : An-Nafs al-KAMILAH
Ini adalah tingkat manusia yang telah sempurna (al-insan al –Kamil)
Kesempurnaannya adalah kesempurnaan moral yang telah bersih dari semua hasrat kejasmanian sebagai hasil kesadaran murni akan pengetahuan yang sempurna tentang Allah. “Selubung diri “ nya telah terbuka hanya mengikuti kesadaran Ilahi. Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia yang telah sampai pada tingkat ini. Kepribadiannya mengungkapkan segala hal yang mulia dalam kodrat manusia .

Ditingkat mana diri berada?
Seorang ahli hikmah berkata, “Barangsiapa hendak memperbaiki jiwa hendaklah bersungguh-sungguh menekan diri sampai terbebas dari keburukannya “
Wallahualam bishawab

Sumber: Ir Permadi Alibasyah: “Bahan Renungan Kalbu” |

HADIAH 3 TAHUN JOKOWI-JK UNTUK NEGERI

Ada sebuah paradoks yang tidak bisa diterima masyarakat tentang kinerja kabinet kerja Jokowi-JK, bahwa apa yang disebutkan dalam janji kampanye tidaklah sepenuhnya bisa dibuktikan. Semacam ada missing link yang terjadi disini. Dimasa kampanye Jokowi memang menjanjikan akan membangun banyak infrastruktur untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Adanya penyerapan tenaga kerja ini akan menghasilkan perputaran uang dimasyarakat, karena timbulnya implikasi pembayaran upah pekerja dan tenaga kerja. Tapi pada kenyataannya, selama pembangunan infrastruktur berjalan dan banyak jalan tol dibangun, katanya ada ribuan kilometer jalan tol sudah dibangun, nyatanya jumlah pengangguran makin banyak dan jumlah penduduk miskin juga melonjak. Ini berarti ada kesalahan dalam perjalanan pembangunan Infrastruktur. Kenapa pembukaan lapangan kerja diberbagai daerah yang disampaikan Jokowi program pembangunan infrastruktur tidak mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, justru sebaliknya makin banyak pengangguran. Kenapa program pembangunan ini tidak menghasilkan mulltiplayer effect yang akan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat miskin, justru masyarakat bawah yang paling terpukul terkena dampaknya.

Definisi Multiplier Effect: adalah hasil kali pertambahan tiap pos pendapatan nasional. Multiplier Effect sendiri yang paling populer adalah pengganda Pajak, Pengganda Investasi, dan Pengganda Belanja Pemerintah. Tentunya dalam pertambahan setiap pos pendapatan nasional akan menyebabkan pertambahan dalam pendapatan nasional itu sendiri.

Ditambah lagi jumlah hutang negara terus meningkat tajam, tetapi tidak membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hutang Luar negeri yang hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp. 1.300 triliun itu kemana perginya, katakanlah pembangunan infrastruktur ini memang membutuhkan dana besar, tetapi setidaknya ada multiplyer efect yang ditimbulkan dari mengucurnya dana ribuan triliunan itu. Tapi faktanya itu tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi justru semakin merosot ke angka 5 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Belum lagi dana hasil tax amnesty, peningkatan pajak-pajak, penggunaan dana abadi umat/dana haji Rp 99 triliun, kenaikan tarif listrik dan sebagainya. Lalu kemana dana-dana jumbo itu mengalir? Siapa yang menikmati uang-uang itu? Apa yang dilakukan pemerintah Jokowi dengan uang-uang itu? Sampai sekarang tidak ada bentuk dan wujudnya.


Sekarang Coba saja kita bandingkan dengan pemerintahan masa era SBY, dimasa pemerintahan SBY yang tidak terlalu menekankan pembangunan infrastruktur, SBY juga berhutang tetapi tidak dengan jumlah fantastis seperti Jokowi, tetapi pertumbuhan ekonomi di masa SBY bisa dibilang cukup stabil diangka 6 persen. Rakyat masih bisa menikmati BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan dana tunai dan non tunai. Lapangan pekerjaan juga cukup banyak, isu kemiskinan walaupun ada juga tetapi tidak terlalu signifikan, bahkan SBY bisa menjabat hingga dua periode. Walaupun menjelang akhir dimasa pemerintahan SBY kroni SBY juga terkenal sangat korup, banyak pejabat dan petugas partai yang terjaring KPK, tetapi walaupun korup sedemikian rupa, kondisi ekonomi makro masih termasuk baik. SBY masih termasuk presiden dengan masa jabatan paling lama berkuasa setelah kejatuhan Orde Baru dibawah Soeharto. SBY bisa dibilang sukses waktu itu dilihat dari kepiawaiannya berpolitik melanggengkan kekuasaan hingga dua periode. Dan diakhir masa jabatannya pun ia tetap bisa menjaga nama baik dengan cara lengser dengan cara yang terhormat, tidak ada gesekan dan kegaduhan.

Nah ini masa pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga tahun saja, semua orang sudah ribut dan gaduh serta kegerahan pengin segera melengserkannya dan bertekad tidak akan memilih lagi tahun periode kedua. Banyak pihak yang mengeluh dan mengganggap Jokowi-JK gagal. Para pengusaha banyak yang mengeluh lemahnya daya beli dan ekonomi makin lesu tapi oleh Jokowi sama sekali tidak dipedulikan. Masih terus menganggap pembangunan fisik lebih penting dari pada pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan kegagalan politik Jokowi menunjukkan kemampuannya memimpin negeri ini, Jokowi dinilai tidak bisa menjaga stabilitas ekonomi makro sesuai janji yang diucapkannya selama masa kampanye sehingga mendorong orang melakukan perlawanan dan penolakan. Yang dipertanyakan kebanyakan orang selama ini sebenarnya adalah kemana uang ribuan trilunan itu di salurkan? Mengapa uang sebanyak itu sama sekali tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro, menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Tetapi sebaliknya malah menciptakan kesenjangan dan kemiskinan baru.

Semua ini tidak masuk dalam nalar berpikir sederhana kita, tidak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Uang ribuan triunan raib entah kemana dan tidak bisa ditunjukkan penggunaannya. Katakannya digunakan untuk bangun jalan tetapi tidak adanya efek dari pembangunan itu saja sudah salah besar. Berita terakhir beredar malah berbagai berbagai fasilitas yang sudah dibangun seperti bandara dan dermaga itu akan di jual kepada swasta asing. Lagipula, kalaupun semua jalan tol dan pelabuhan itu jadi, lalu sudah diambil alih oleh swasta/asing, rakyat dengan kondisi ekonomi miskin, nantinya bisa apa? Daya beli mereka rendah, penghasilan minim, lalu seluruh jalan dan bandara itu juga belum tentu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena daya beli masyarakat tidak bisa menjangkau. Maka yang akan menikmati semua pembangunan itu adalah asing. Inikah kado sang presiden buat rakyatnya?

Makanya jangan heran kenapa KPK dilemahkan, siapa yang akan bertanggung jawab dengan uang triliunan rupiah jika nanti ditemukan banyak kejanggalan. Nah, melihat kondisi ini, mungkin ada baiknya Jokowi mengubur mimpinya dalam-dalam jika ingin memimpin dua periode, belum satu periode saja seperti ini. Selama tidak ada penjelasan mengenai hal itu, maka akan sangat mudah menggiring opini publik bahwa kini Jokowi diambang kegagalan. Jokowi akan terus dicap rezim yang korup dan gagal. Karena tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran sebesar itu dengan transparan dan akuntabel kepada rakyatnya. Era Jokowi dianggap sebagai era kegelapan dan masa suram Indonesia terparah, karena tidak bisa menghadirkan rasa keadilan. Inilah puncaknya kegagalan sebuah pemerintahan.

TIGA TAHUN JOKOWI-JK "GAGAL TOTAL"

RMOL. Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta menggelar jumpa pers terkait evaluasi dan refleksi tiga tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, di Jakarta, Senin (17/10). Pada tanggal 20 Oktober 2017 nanti usia pemerintahan di bawah rezim Jokowi-JK resmi menginjak tiga tahun. Sebanyak 15 Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta menyoroti janji kampanye Jokowi-JK seperti yang termuat dalam Nawa Cita. Kesimpulan mereka, rezim Jokowi-JK gagal selama tiga tahun ini. "Tidak ada yang berhasil atau bisa dikatakan gagal total," isi pernyataan sikap mereka dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/10). Oleh sebab itu, Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta sesuai dengan fungsi dan peran akan membuat suatu rangkaian kegiatan diskusi serta kajian strategis terkait tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi-JK. "Serta memberikan rekomendasi pemuda dan mahasiswa untuk perombakan kepemimpinan di Indonesia agar Indonesia aman, sejahtera, adil dan sentosa dalam Aksi Akbar pada 20 Oktober 2017 di depan gedung MPR/DPR/DPD RI dan Istana Negara dengan tema 'Rezim Jokowi-JK Gagal'," seru mereka.

Berikut 15 nama organisasi yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa DKI Jakarta. LMND DKI; GMKI DKI Jakarta; Perisai DKI; GMNI Jakpus; HMI Jakarta Pusat-Utara; GPII Jakpus; PMKRI Jakpus; Hikmahbudhi Jakut; KMHDI DKI Jakarta; Forum Pemuda Madura; BEM UNYD; BEM UIJ; BEM Borobudur; Hima persis Jakpus; dan UHAMKA.

Inilah sembilan program Nawa Cita Jokowi-JK yang digagas untuk mewujudkan Trisakti: berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. [rus]

Walaudpun diawal kepemimpinannya, Jokowi-JK dianggap mampu menghadirkan perbaikan dan ketegasan, namun seiring berjalannya waktu, sang presiden dan seluruh kru-nya tidak bisa menutupi kesenjangan dan kesemrawutan sisi pengelolaan sumber daya negara. Diawali dengan gencarnya isu masuknya tenaga kerja ilegal dari China yang membanjiri lapangan kerja di berbagai daerah, hingga semakin melonjaknya hutang luar negeri, pembiaran kegiatan gerakan mantan komunis serta makin gencarnya upaya penghadangan aktivitas keagamaan terutama umat islam dengan alasan demokrasi, terus mewarnai perjalanan sang presiden akhir-akhir ini. Tiga tahun bukan hanya sudah banyak melukai elemen bangsa, tetapi juga sudah menunjukkan tingkat kegagalan itu mulai terasa hingga ke pelosok. Indikator utama yang menunjukkan tingkat kegagalan sang presiden adalah semakin banyaknya pihak yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Semua janji kampanye tidak bisa menujukkan rasa keberpihakan pemerintah pada rakyat, melainkan terus menggiring rakyat pada kebangkrutan ekonomi.

Minggu, 15 Oktober 2017

INDONESIA MENOLAK ATHEISME

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh : Prof Dr KH Didin Hafidhuddin MS.
Setiap menjelang tanggal 30 September, bangsa Indonesia takkan lupa tragedi nasional pengkhianatan G.30-S/PKI tahun 1965. Peristiwa kudeta tersebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Kesimpulan tentang keterlibatan PKI dalam tragedi nasional 1965 didasarkan pada bukti-bukti di lapangan dan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub).

Pada masa itu, banyak orang yang tidak percaya PKI akan melakukan kudeta dan membunuh pimpinan Angkatan Darat. Salah satu taktik PKI yang dipimpin oleh DN Aidit adalah menggunakan kedudukan pengaruh dan wibawa pemimpin besar revolusi Presiden Soekarno sebagai “senjata politik” untuk menekan lawan-lawan politiknya, seperti untuk memaksa bubar partai politik Islam Masyumi, PSI, serta menyerang HMI. Soekarno, seperti kita tahu dalam periode itu membangun konsepsi politik keseimbangan (balance of power) antara kekuatan Nasionalis, Agama dan Komunis atau dikenal dengan singkatan Nasakom. Soekarno tidak melihat dan tidak menyadari bahaya PKI terhadap bangsa dan negara. Dalam agenda jangka panjangnya PKI secara terencana hendak menjadikan Indonesia negara Komunis dan satelit RRC (Republik Rakyat Cina). PKI tentu saja pada waktunya akan menghabisi kekuatan kaum agama dan nasionalis. Hanya pertolongan Allah SWT yang menyelamatkan negara dan bangsa Indonesia ketika itu dari malapetaka yang hendak ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.

Pemberontakan G-30-S/PKI yang dapat digagalkan dan ditumpas oleh ABRI khususnya Angkatan Darat bersama kekuatan rakyat anti-komunis dalam masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, mengingatkan kita pada firman Allah dalam Alquran, ”Wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu, tatkala suatu kaum mengulurkan tangan mereka (untuk membinasakanmu). Maka Allah telah menahan tangan-tangan mereka itu (untuk melindungimu). Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan kepada Allah-lah orang-orang beriman berserah diri.” (QS Al-Maidah [5]: 11).

Umat Islam, sebagian besar pemimpin Muslim dan ormas-ormas Islam sebagai golongan mayoritas bangsa Indonesia dengan tegas dan konsisten menolak paham komunis dan menentang PKI. Umat Islam semenjak PKI menancapkan pengaruhnya di dalam kehidupan negara dan pemerintahan terus melakukan perlawanan. Komunisme adalah paham dan ideologi yang bertentangan dengan akidah Islamiyah. PKI menerima dasar negara Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai taktik belaka agar bisa berada dalam lembaga pemerintahan di era Demokrasi Terpimpin.

Penolakan terhadap ajaran komunis dan perlawanan terhadap PKI dilakukan oleh umat Islam jauh sebelum meletusnya peristiwa G-30-S tahun 1965. Pada permulaan kemerdekaan, PKI juga melancarkan pemberontakan bersenjata di Madiun tahun 1948. Watak gerakan partai Komunis di seluruh dunia tidak segan-segan menggunakan kekerasan, teror dan menghabisi lawan-lawan politiknya, di samping menyebar fitnah, melakukan adu-domba dan memecah-belah.

Sejarah perjuangan umat Islam mencatat bahwa Muktamar Alim Ulama Seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang, Sumatera Selatan, pada 12 - 16 Safar 1377 H/8 – 11 September 1957. Muktamar ini mengeluarkan keputusan memperingatkan Pemerintah di masa itu agar mewaspadai gerakan aksi subversif-asing yang membantu perjuangan kaum Komunisme/Ateisme Indonesia, dan mendesak kepada Pemerintah RI untuk mengeluarkan dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai Partai Terlarang di Indonesia. Muktamar Alim Ulama itu menyatakan bahwa ideologi/ajaran komunisme adalah kufur hukumnya dan haram bagi umat Islam menganutnya. Haram hukumnya bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/Pemerintah yang berideologi komunisme. Keputusan Muktamar Alim Ulama di Palembang juga menegaskan bahwa usaha mencapai ukhuwah Islamiyah hukumnya wajib dan mendesak kepada partai-partai Islam agar menghilangkan garis-garis pemisah yang ada di antara partai-partai Islam guna mencapai kesatuan perjuangan umat Islam.

Sangat disayangkan, seruan ulama ketika itu tidak digubris oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, pengaruh Komunisme bertambah kuat dalam negara hingga akhirnya PKI dapat mengkonsolidasikan kekuatan untuk merebut kekuasaan melalui strategi melumpuhkan TNI Angkatan Darat. Gerakan 30 September PKI menculik dan membunuh beberapa jenderal Angkatan Darat dan seorang ajudan jenderal secara keji dan kejam di luar batas-batas perikemanusiaan.

Kalau kita membaca kondisi kehidupan bangsa Indonesia pada waktu menjelang meletusnya G.30-S/PKI sungguh memprihatinkan. Kehidupan rakyat dalam keadaan sulit. Kemiskinan dan pengangguran terlihat di mana-mana. Harga-harga kebutuhan melonjak naik. Laju inflasi tidak terkendali dan nilai rupiah merosot. Fitnah dan politik adu-domba merebak di berbagai penjuru.

Di kalangan elite pemerintahan merajalela penyelewengan kekuasaan dan skandal moral. Proyek-proyek pembangunan yang bersifat mercusuar di ibukota negara menambah ketimpangan antara pusat dan daerah. Situasi seperti itu memberi peluang bagi PKI untuk aktif melakukan gerilya politik, melancarkan propaganda, agitasi dan menyerang semua pihak yang anti-Komunis. Rakyat yang miskin secara ekonomi dan miskin ruhani menjadi lahan subur bagi tumbuh berkembangnya ideologi radikal seperti paham Marxisme dan komunisme.

Proklamator Kemerdekaan dan Wakil Presiden Pertama RI Mohammad Hatta dalam salah satu tulisannya mengingatkan, ”Kalau kemiskinan tidak hilang dari negeri ini, kita akan mendapat musuh baru, yaitu komunis. Komunis musuh yang pernah besar di negeri ini. Kaum komunis itu mempunyai ajaran yang mengatakan bahwa mereka akan membela orang-orang miskin. Oleh karena itu senjata yang paling ampuh untuk menghadapi kaum Komunis ialah memakmurkan masyarakat.”

Agama terutama Islam adalah benteng kekuatan bangsa untuk menangkal dan mencegah kembalinya ideologi komunis. Prof Dr HM Rasjidi dalam bukunya Islam Menentang Komunisme (1965) menyebut mendiang Faris Al-Khouri, mantan Perdana Menteri Republik Arab Suriah dan Ketua Dewan Keamanan PBB tahun 1947 mengatakan, “Bahwa hanya Islam-lah yang dapat membendung komunisme. Walaupun saya seorang Kristen, tetapi saya yakin bahwa hanya Islam yang dapat kita harapkan.“

Bangsa Indonesia bersyukur bahwa PKI telah dibubarkan oleh Jenderal Soeharto tidak lama setelah peristiwa G-30-S dan keputusan pembubaran PKI diperkuat dengan Ketetapan MPRS yang menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang serta melarang penyebaran ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah Indonesia. Ketetapan MPRS itu sampai sekarang masih berlaku kendati setelah reformasi diusulkan oleh beberapa kalangan agar dicabut.

Bahaya latent komunis tetap harus diwaspadai. Kewaspadaan terhadap kebangkitan kembali paham atau ideologi komunis selayaknya dipandang sebagai sikap peduli bangsa terhadap bahaya yang bisa mengancam keselamatan negara dan agama jika kita lengah. Rekonsiliasi dengan anak keturunan PKI seyogyanya ditempatkan dalam koridor kemanusiaan, tapi bukan dalam konteks politik.

Kesadaran masyarakat untuk mengenang peristiwa G-30-S/PKI tidak perlu disikapi secara reaktif bahwa itu akan hanya membuka luka bangsa dan sebagainya. Bukankah tiap tahun bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober, dimana hal itu mengingatkan kita pada tragedi 1965. Hal yang tidak relevan dengan kondisi kekinian ialah memperdebatkan keterlibatan dan kesalahan PKI dalam tragedi 196, bukan mewaspadai kebangkitan komunis.

Bangsa Indonesia harus bisa menempatkan peristiwa masa lalu sebagai pelajaran untuk dipetik maknanya dan mencegah supaya tidak terulang kembali. Indonesia menolak Komunisme dan Ateisme adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Penolakan bangsa Indonesia terhadap Komunis dan PKI bukan semata-mata karena partai berlambang “palu arit” itu pernah memberontak dan melancarkan kudeta. Penolakan terhadap Komunis dan PKI adalah karena Marxisme-Leninisme yang menjadi landasan gerakan komunis bertentangan 180 derajat dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang beragama.

Sabtu, 14 Oktober 2017

MENINGGALKAN KEBURUKAN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hijrah bagi sebagian orang mungkin hanya dimaknai sebagai pejalanan dari suatu tempat kepada tempat lainnya. Padahal, lebih dari itu hijrah mempunyai makna yang lebih dalam, sehingga patut dipahami oleh umat yang hidup di zaman kemerosotan moral ini.

Hijrah secara bahasa berarti meninggalkan atau pindah. Secara umum, hijrah bermakna meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah SWT, seperti keburukan, kemaksiatan, dan kemungkaran. Sementara, secara khusus hijrah bermakna pindahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam rangka menyelamatkan iman dan Islam serta membangun peradaban baru di tempat yang baru pula.

Dalam konteks berbeda, Imam al-Asfahani mengatakan bahwa hijrah berarti terpisahnya seseorang dengan yang lainnya, baik berpisah secara fisik, lisan, atau dengan hati. Dengan demikian, umat yang tidak berbicara karena rasa benci kepada umat lainnya termasuk hijrah. Sikap buruk seperti ini tentu dilarang dalam ajaran Islam, khususnya jika rasa benci tersebut dibiarkan lebih dari tiga hari.

Sementara, salah satu ulama Islam Al-Jurjani menjelaskan, hijrah adalah meninggalkan tanah air yang dibawah kekuasaan orang-orang kafir menuju ke daerah Islam yang damai. Hal ini merujuk pada peristiwa hijrah yang pernah yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabatnya.

Dalam pembahasan ini, hijrah merupakan istilah yang membicarakan peperangan antara kebaikan dan kejahatan. Karena itu, hijrah dapat berarti juga sebagai sikap melawan keburukan atau kejahatan seperti yang telah dicontohkan para nabi.

Seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim AS. Dalam kisahnya, Nabi Ibrahim AS selalu berusaha keras untuk mencurahkan kemampuannya dalam mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala. Saat itu, Nabi Ibrahim menyerukan kaumnya untuk berhijrah menyembah Allah yang Maha Esa. Alquran telah membahas hal ini dalam surah an-Nahl (QS [16]:120 -122), Maryam (QS [19]:41-48), at-Taubah (QS [19]: 114), Ibrahim, (QS [14]:35-41), dan Surat al-Anbiya (QS [21]:51-70).

Selan itu, Umar bin Khattab RA juga pernah mendengar langsung perkataan dari Rasulullah tentang hijrah. Berikut hadisnya, "Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya." (HR Bukhari dan Muslim).

Menurut Al-Zubair bin Bakkar, hadis tersebut diriwayatkan saat Rasulullah dan sahabatnya baru tiba di Kota Madinah. Saat itu, ada seorang sahabat yang ikut hijrah tapi dengan tujuan hanya ingin melamar seorang wanita yang juga ikut hijrah. Karena itu, orang yang hijrah harus mempunyai tujuan yang jelas dan disadari oleh motivasi dan keikhlasan hati, sehingga bisa menjadi orang-orang yang beriman.

Allah SWT berfirman dalam Alquran,"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang." (QS al-Baqarah [2]:218),

DIAM-DIAM DANA HAJI RP.99 TRILIUN SUDAH DIPINDAHKAN KE BPKH

Eramuslim.com -Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sudah resmi terbentuk. Lengkap dengan jajaran dewan pengawasnya. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan dana haji yang hampir Rp100 triliun itu berpindah pengelolaannya. Dari selama ini di Kemenag ke BPKH. Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan seluruh dana haji yang ada di Kemenag akan diserahkan ke BPKH. ’’Seratus persen. Bahkan ditambah dengan dana abadi umat yang selama ini tidak disentuh sama sekali,’’ katanya di Jakarta (5/8).

Data Kemenag per 30 Juni 2016 menyebutkan total dana haji yang terkumpul mencapai Rp96,29 triliun. Sementara dana abadi umat tercatat berjumlah Rp3,05 triliun. Sehingga total dana yang akan bermigrasi dari Kemenag ke BPKH mencapai Rp99,34 triliun. Lukman menjelaskan migrasi atau perpindahan dana haji diharapkan mulai berjalan akhir agustus ini. Namun secara total, dia perkirakan seluruh dana haji ditambah dana abadi umat bisa dipindahkan pada akhir Oktober nanti. ’’Sambil menunggu selesainya pelaksanaan haji 2017 dan seluruh proses pertangungjawabannya,’’ tutur Lukman.