Islam dan Isu Terorisme di Indonesia

ISLAM mengajar kita untuk menyelidiki kebenaran apa yang dilihat dengan sikap tabayyun. Dalam dunia akademik, kita selalu dilatih untuk bersikap kritis untuk bertanya tentang; Apa, Siapa, Bagaimana, Kapan, Di mana, dan Kenapa? Dalam falsafah, kita juga diajarkan untuk, “berikan 25% kepercayaan terhadap apa yang kita dengar, berikan 50% kepercayaanmu terhadap apa yang kamu lihat, dan percayalah setelah melakukan penyelidikan”.

Para pejuang berani mati di Palestina yang berjuang untuk mempertahankan agamanya, nyawa, akal, keturunan dan harta , dikatakan sebagai “teroris” oleh konsep yang diciptakan oleh Barat yang menjadi “wayang” nya Yahudi Israel.

Namun, Israel yang menjajah Palestina, Amerika yang menghancurkan Iraq dan Afghanistan, Thailand yang membunuh umat Islam di Pathani, Fiilipina yang memerangi umat Islam di Moro, dan sebagainya, tidak disebut “teroris”.

Dalam sebuah kajian ilmiah menyatakan, mayoritas rakyat Amerika tidak percaya dengan isu terorisme 11 september 2001, Usama, dan sebagainya itu. Seorang Profesor Amerika mengatakan, “terorisme” berlaku hampir di semua negara dari dan oleh berbagai agama, suku, dan kaum.

Di zaman penjajahan --karena agama, nyawa, harta dan kehormatan mereka dijajah, ditindas, dan dizalimi-- para pejuang kemerdekaan muslim yang memerangi penjajah dengan peralatan dan seadanya, dikatakan sebagai “extremist” atau pengacau keamaan oleh penjajah ketika itu.

Di zaman Orde Lama (Orla), para pejuang kemerdekaan muslim yang telah mengorbankan harta, pemikiran, dan dirinya melawan penjajah, tetapi tidak setuju dengan kebijakan Soekarno, dianggap sudah mendekati dan bersahabat dengan komunis ateis, yang telah menyebabkan terbunuhnya jutaan anak bangsa yang tidak berdosa.

Kaum muslim dituding sebagai kontra revolusi dan “diperangi” oleh Soekarno yang sama sekali tidak pernah ikut berperang mengangkat senjata melawan penjajah.

Di masa Orde Baru (Orba), para pemikir muslim yang peduli dan khawatir dengan masa depan bangsa Indonesia yang hampir roboh karena pengkhianatan terhadap bangsa dan negara akibat budaya KKN yang dilakukan oleh para aparat negara, dikatakan tidak Pancasilais dan disingkirkan oleh Soeharto dengan berbagai cara. Padahal di waktu yang sama Soeharto dan kroninya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Di zaman Reformasi, umat Islam yang ingin menjalankan ajaran Islam secara kaffah, memperjuangkan hak-hak mereka sebagai umat yang mayoritas, disebut sebagai “teroris” dan harus dibasmi dari akar-akarnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir orang, dinisbatkan ke seluruh umat Islam.

Siapakah sebenarnya yang layak disebut extremist, kontra revolusi, tidak Pancasilais, “teroris”? Siapakah sebenarnya pencinta keamanan, yang punya semangat revolusi, yang Pancasilais, dan yang paling bertoleransi?

Mari kita lihat logika sederhana saja. Front Pembela Islam (FPI) yang melihat bahwa fungsi pemerintah terutama polisi, yang sangat lemah dalam mencegah kemungkaran yang melanggar undang-undang, berusaha “membantu“ tugas dan kerja polisi yang tidak bekerja dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik dan benar itu, akhirnya harus menerima resiko sebagai “Islam garis keras” dan semua LSM meminta agar FPI dibubarkan.

“Teroris” Nasional

Kita sering dibuat lupa tentang “teroris” yang sangat dahsyat dan membunuh masa depan bangsa ini. Banyak “teroris” yang telah membunuh hak-hak rakyat di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan, namun mereka justru tak mendapat perhatian. “Teroris” yang telah melanggar hak asasi manusia (HAM) bangsa Indonesia justru digaji, mendapat makanan yang sehat, perumahan yang layak, infrastruktur yang baik, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik yang berkualitas.

Hampir bisa dipastikan, jika ada kasus besar menyangkut KKN di negeri ini, pasti akan ada isu baru dan membuat orang segera cepat lupa.

Di saat BBM dan harga Sembako naik, ada isu pembubaran FPI dan organisasi massa. Di saat para koruptor mengkhianati negara dan bangsa melalui berbagai kasus seperti Century, BII, Rekening Gendut Polisi, Gurita Cikeas dan sebagainya, lalu ada kasus video porno artis, penyergapan teroris, dan penangkapan Ustad Abubakar Ba’asyir.

Kepala Negara dan polisi bisa saja berdalih tak ada hubungan dengan pengalihan isu. Namun, cobalah turun ke warung, gang-gang dan terminal. Tanyakan pada masyarakat, apakah mereka percaya itu?

Sudah bukan rahasia, agen-agen intel sering melakukan rekayasa kepada umat Islam. Dalam kasus-kasus terorisme, kebanyakan masyarakat sering hanya diberi “pertunjukan” betapa gagahnya Densus 88 menembak mati orang, tanpa ada data jelas tentang; Siapa, Mengapa, Kapan, Di mana, dan Bagaimana hal itu terjadi?

Saya melihat aparat di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang disebut dengan profesional bila dibandingkan dengan aparat di negara lainnya. Kita tidak pernah tahu statistik tingkat kriminal dan pelanggaran yang berlaku di negara ini. Berapa persen kasus yang diselesaikan oleh polisi dan bagaimana perkembangannya setiap tahun.

Apakah polisi berhasil mengurangkan tingkat kriminalitas dan pelanggaran setiap tahun atau sebaliknya gagal total? Yang sering dirasakan masyarakat, adalah arogansi aparat keamanan kita, termasuk anggota polisi.

Bahkan sering ada ungkapan-ungkapan sinis di masyarakat. “Kalau kehilangan motor melapor ke polisi, Anda akan kehilangan sebuah mobil untuk membayar polisi.”

Jangan sampai ungkapan-ungkapan ini menjadi pemahaman yang diyakini masyarakat. Jika itu terjadi, yang rugi juga polisi dan aparat. Jangan sampai pula seperti di Malaysia. Di Malaysia, orang begitu malu menjadi tentara dan polisi, karena pekerjaan ini dianggap rendah. Mereka menjadikan pekerjaan sebagai polisi sebagai pilihan terakhir. Sering berlaku di Malaysia penerimaan anggota tentara dan polisi kurang dari harapan akibat kurangnya minat masyarakat Malaysia untuk menjadi tentara dan polisi. Begitu juga di negara lainnya, seperti Mesir dan sebagainya.

Kesimpulan

Isu terorisme adalah tugas, tanggung jawab dan amanah yang harus dibuktikan oleh pihak kepolisian untuk kemudian diserahkan kepada kehakiman untuk diadili dengan profesional, seadil-adilnya tanpa rekayasa dan intervensi pihak asing.

Sebagai sebuah tugas, masyarakat awam tidak perlu dilibatkan untuk ikut serta dalam memikirkan apa yang sebenarnya menjadi tugas pihak polisi dan kehakiman. Perkara-perkara yang seharusnya menjadi tugas polisi ini tidak perlu menjadi konsumsi publik yang sengaja dibesar-besarkan oleh media massa.

Isu terorisme, juga sangat tidak perlu publikasi secara besar-besaran untuk tujuan popularitas, sebagaimana sering terjadi di TV Indonesia. Herannya, di Indonesia, situasi ini justru jadi dagangan media, tanpa mengukur perasaan umat islam.

Karena di samping akan merugikan imej dan nama baik seluruh umat Islam yang mewakili 88% rakyat di negara ini, juga masalah terorisme memang adalah tugas dan tanggung jawab pihak polisi dan kehakiman.

Aparat dan media harus peka dalam masalah. Imej yang merugikan kaum muslim akan dicatat dan disimpan umat Islam dalam waktu yang lama. Jika mereka terlukai perasaanya, luka itu belum tentu sembuh dalam waktu hanya beberapa tahun.

Mengapa harus umat Islam jadi perhatian? Karena faktanya, mereka mayoritas di sini. Dan setiap isu terorisme, terutama media massa, pasti mengaitkannya dengan Islam. Jadi, bagaimana mungkin umat Islam bisa diam dan duduk tenang?[hidayatullah.com]

*)Penulis adalah PhD Candidate Islamic Political Science, University of Malaya