Jumat, 28 Agustus 2015

RUPIAH ANJLOK, PEMERINTAH SALAHKAN (DAYA BELI) RAKYAT

Maraknya berita tentang lesunya ekonomi global belakangan ini membuat pemerintah pusat panik menghadapi hal tersebut, berbagai media massa memberitakan buruknya kondisi ekonomi nasional yang ditandai dengan makin terpuruknya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika(mencapai Rp. 14.000/AS$). Dalam setiap kesempatan pemerintah juga selalu mengeluhkan semua ini adalah akibat lemahnya daya beli masyarakat. Memperhatikan kalimat ini, bukankah ini artinya pemerintah menjadikan rakyat sebagai kambing hitam yang harus dipersalahkan, yaitu rakyat yang tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ketika kondisi ekonomi global menurun. Dan sekali lagi rakyat tidak berdaya ketika dituduh sebagai biang keladi tidak bergeraknya berbagai sektor ekonomi, sudah benarkah tuduhan itu di tujukan kepada masyarakat umum yang selama ini tidak tahu menahu tentang kebijakan ekonomi yang sudah pemerintah terapkan secara nasional. Sudah tepatkan tuduhan pada rakyat bahwa rakyat adalah biang keladi tidak mampunya ekonomi negara menahan derasnya tekanan dari luar.Apakah benar faktor daya beli menjadi penyebab utama?

Nampaknya kata-kata "lemahnya daya beli' itu harus segera dikoreksi dengan penuh kesadaran di pihak pemerintah terlebih dahulu, jangan langsung menuduh rakyat yang harus bertanggung jawab atas semua kelesuan ekonomi ini. Bukankah yang menjalankan roda perekonomian sekarang ini adalah pemerintah, bukankah yang menerapkan berbagai kebijakan fiskal dan moneter juga pemerintah, bukankah yang melakukan negosiasi dan kesepakatan kerjasama luar negeri juga pemerintah, dan bukankah pemerintah juga yang membiarakan berbagai sektor ekonomi strategis di pegang pihak swasta yang mengakibatkan timbulkan ekonomi biaya tinggi diberbagai sektor. Akibat tumbuhnya ekonomi biaya tinggi ini yang membuat daya beli masyarakat tidak berdaya menghadapi lonjakan berbagai bahan kebutuhan pokok, kemana peran pemerintah ketika rakyat menjerit.

Lalu apa penyebab timbulnya ekonomi biaya tinggi di masyarakat? pertama adalah monopoli swasta dan kedua adalah lemahnya daya dukung infrastruktur. Dua faktor ini yang harusnya dipermasalahkan oleh pemerintah, jika saja penguasaan sumber daya alam kita tidak diserahkan kepada pihak asing, pastilah rakyat bisa mengatasi persoalan daya beli sesuai dengan hukum pasar yang berlaku. Dan jika pemerintah sudah menyiapkan sarana infrastruktur yang memadai, pastilah biaya produksi bisa ditekan dan tidak menimbulkan PHK dimana-mana.

Daya beli, adalah kemampuan dasar seseorang untuk menjangkau harga tertentu sesuai kemampuannya. Sementara ekonomi biaya tinggi adalah timbulan harga tambahan akibat melonjaknya berbagai bahan mentah, ongkos transportasi, bunga bank, pungutan liar dan pajak. Kondisi yang terjadi saat ini adalah, masyarakat sudah tidak mampu menjangkau harga yang ditawarkan pasar, akibat sudah terlalu jauh dari kemampuan jangkauan mereka. Harga yang ditawarkan pasar sudah berada pada titik puncak, dan pada kondisi masyarakat menengah mereka tidak akan sanggup mencapai harga tersebut, sebagai contohnya adalah sektor properti. Sektor ini di kota-kota besar sudah sangat tinggi dan tidak mungkin lagi dapat dijangkau oleh orang pada umumnya, hanya segelintir orang saja. Maka dari itu saat ini kondisi pasar mengalami stagnansi, atau kondisi yang mengakibatkan ekonomi tidak bergerak.

Bagi sebagian golongan menengah, pilihan menyimpan uang untuk kepentingan yang lebih urgent jauh lebih penting dibanding mereka memaksakan diri membelanjakan uangnya untuk suatu hal yang tidak berguna. Misalnya membeli barang komplementer yang sifatnya kesenangan sesaat seperti kendaraan bermotor atau barang mewah. Masyarakat sekarang menjadi jauh lebih selektif memilih dan memutuskan keperluan apa yang harus diutamakan, masyarakat tidak lagi bersikap konsumtf, menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini, tidak ada pilihan lain selain menahan diri, dibanding harus menanggung beban berat dikemudian hari akibat harus berhutang kepada bank atau jasa keuangan lainnya dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat masih memiliki kemampuan daya beli yang baik, namun akibat timbulnya kesadaran mereka mengelola keuangan dengan baik, maka mereka memilih menyimpan uangnya daripada membelanjakannya.

Inilah yang dipersoalkan oleh pemerintah, mengapa sekarang rakyat tidak mau mengeluarkan uangnya untuk dibelanjakan, sebaliknya justru memilih disimpan saja di bank. Ya ini karena pemerintah menganut sistem ekonomi neo liberal kapitalis, dimana salah satu klosulnya rakyat tidak boleh menyimpan uang dibank dalam jumlah banyak, rakyat harus membelanjakan dan membuat ekonomi bergerak. Dalam hal pembelanjaan ini, uang yang beredar akan dihimpun oleh sekelompok orang yang mengendalikan mata uang asing di pasar bursa, sehingga disaat-saat mereka membutuhkan maka mereka akan membawa lari mata uang asing dengan nilai yang tinggi dan meninggalkan mata uang lokal dengan nilai yang rendah, sehingga ambruklah ekonomi bangsa itu seketika, seperti yang sedang terjadi saat ini.

Lalu mengapa pemerintah ngotot sekali bicara bahwa saat ini ekonomi lesu karena tidak ada daya beli rakyat, ya tujuannya cuma satu, agar masyarakat mengeluarkan simpanannya dibank (dollar AS) lalu membelanjakannya di pasar dan bisa menggerakkan ekonomi lagi. Tapi sayang sekali, satu hal yang tidak disadari oleh pemerintah adalah, bahwa jika ingin mengajak rakyat untuk bergerak membantu perekonomian ini, maka harus ada trust (kepercayaan). Dalam hal ini tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sangat lemah, rakyat tidak sepenuhnya percaya pada pemerintah yang korup dan liberal. Bagaimana bisa rakyat mempercayakan uang mereka kepada pemerintah yang cacat di mata masyarakat. Pemerintah yang selama ini selalu membela kepentingan para penjahat dan mafia komoditi pasar, untuk apa rakyat percaya kepada pemerintah yang memihak pada kepentingan sekelompok orang yang tujuan akhirnya adalah membuat rakyat sengsara.

Jika anda mengikuti perkembangan, beberapa waktu lalu para pejabat tinggi IMF datang berkunjung ke Indonesia dan menemui petinggi negeri ini, anda tahu dalam rangka apa? ya tentu saja dalam rangka memberikan pinjaman dana (hutang dengan bunga tinggi) untuk mengatasi masalah ekonomi lesu yang sedang berlangsung saat ini. Ya inilah skenario besar sesungguhnya, dalam kondisi sulit seperti ini IMF datang bagaikan sinterklas yang dianggap bisa mengatasi masalah dalam sekejap mata. Inilah yang terjadi di tahun 1998 dan tahun 2008, IMF berhasil masuk kedalam lingkup ekonomi kita dan membuat kita semakin miskin dan tidak akan pernah mampu mengatasi kekurangan dana pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat kecil. Inilah tujuan dikondisikannya ekonomi global yang melambat, yaitu agar negara-negara kecil dan berkembang mati terkapar akibat hutang yang menumpuk dan itu dibebankan kepada anak cucu kita kelak.

Maka dari itu, salah besar jika dengan kalimat pemerintah yang berkata bahwa ekonomi lemah adalah akibat turunya daya beli masyarakat, hal itu tidaklah sepenuhnya benar. Karena faktor utamanya adalah akibat ekonomi biaya tinggi dan tidak adanya kepercayaan rakyat kepada pemerintah berkuasa. Kalo tidak percaya, coba saja anda cek ke bank central, Pihak Bank swasta baru-baru ini memberitakan bahwa tingkat simpanan masyarakat di bank masih dalam jumlah besar dan tidak terjadi rush (penarikan besar) akibat ekonomi lesu sekarang ini. Ini artinya daya beli masyarakat sebenarnya ada, hanya saja mereka bersikap berhati-hati dan selektif dalam memutuskan berinvestasi. Masyarakat memilih menunggu dan melihat situasi secara umum terlebih dahulu sebelum memutuskan.

Ada empat saran yang harus dilakukan pemerintah jika mereka ingin mengembalikan ekonomi pada situasi normal kembali seperti sedia kala.....

1. Tinggalkan sistem ekonomi liberal dan beralih pada sistem ekonomi Syariah, karena mayoritas penduduk indonesia adalah muslim

2. Bangun kepercayaan kepada publik, bentuk dan perkuat kembali KPK yang kredible di mata publik

3. Tangkap dan proses hukum berbagai mafia dan kartel yang menguasai komoditas penting milik rakyat, seperti sapi, beras, gula, kedelai dan lain-lain.

4. Bangun infrastruktur terpadu diberbagai kota besar secara merata, untuk mempermudah proses produksi dan distribusi, jangan hanya terpusat di pulau jawa

5. Tidak mengambil Hutang Luar Negeri dari IMF, karena sudah pasti itu tidak akan ada gunanya justru makin memperparah situasi


Kondisi ekonomi global yang tertekan saat ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi liberal yangg diterapkan saat ini sudah terbukti gagal menjadi penopang ekonomi dunia, sistem ekonomi liberal ini ternyata sangat rentan dengan berbagai tekanan modal asing. Faktanya ada banyak negara yang sudah kolaps selama perjalanan sejarah ekonomi eropa dan amerika juga sudah jatuh dan melambat. Dan situasi ini juga di sinyalir karena kekuatan ekonomi dunia sudah berada dalam gengaman sekelompok orang atau yang biasa kita sebut sistem Dajjal. Mereka mampu mengendalikan inflasi suatu negara kapan saja mereka inginkan, dan pemerintah berkuasa tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem Dajjal ini digunakan untuk menguasai sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, kemudian membuat kemiskinan dan kesengsaraan lalu ketergantungan pada Hutang Luar Negeri dari lembaga keuangan yang mereka dirikan yaitu IMF dan World Bank.

Terlepas dengan apa yang sedang dikerjakan pemerintan Jokowi, apakah itu dilakukan semata-mata untuk mencari perhatian publik atau alasan lannya, namun setidaknya kita hargai upayanya mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai daerah seperti bendungan Jati Gede, PLTU Batang, jalan-jalan diperbaiki dan diperbanyak, Kereta Cepat, Listrik bedaya mega watt dan sebagainya. Setidaknya masih ada setitik harapan bangsa kita sedang membangun berbagai ketinggalan yang sudah diabaikan pemerintah sebelumnya. Meski kita tidak lagi bisa melihat kiprah KPK yang dimasa lalu pernah menjadi simbol kepercayaan publik, namun kali ini kita harus sedikit bersabar dengan itu. Beri kesempatan kepada Pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki berbagai ketinggalan dan mengembalikan kedaulatan rupiah di mata dunia. Sebaiknya kita jangan hanya sibuk mengkritik dan menghujat, bantu dan dorong pemerintahan Jokowi agar menjadi lebih percaya diri menghadapi tekanan asing.

Sementara pemerintah bekerja, rakyat yang sedang melihat dan menunggu juga akan membuat penilaian tentang kinerja menteri secara keseluruhan. Jika Bisa mengembalikan kepercayaan publik, dijamin ekonomi kita akan bisa bergerak positif kembali dalam waktu dekat. Semoga cepat terwujud.


Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar