Senin, 24 Oktober 2016

DKI JAKARTA, IBUKOTA TIADA BANDING

Melihat tensi politik belakangan ini terkait Pilgub DKI 2017, semua mata tertuju pada tiga pasangan calon.
Untuk mengetahui siapa yang paling layak menampati posisi DKI-1. Dari ketiga pasangan calon masing-masing memiliki karakteristik dan visi misi berbeda, tetapi mencocokkan dengan kondisi dinamika Jakarta yang ada, hanya akan ada satu calon saja yang terpilih dan seharusnya itu adalah calon yang mumpuni menghadapi kondisi pkisis dan psikologis Wilayah sebesar Jakarta. Siapapun yang akan terpilih nanti, maka ia harusnya orang yang tahan banting dan kuat menahan tekanan, tidak bisa sembarangan memilih pemimpin ibukota yang satu ini, di masa lalu, Jakarta punya caranya sendiri dalam memilih pemimpin, berikut ini cuplikannya.

SEJARAH BERDIRINYA DJAKARTA

Melihat ke masa lalu, Jakarta kala itu dibangun dengan berbagai pemasalahan kompleks yang menyertainya memiliki sisi unik yang sudah diketahui banyak orang bahwa jakarta bukanlah semata-mata sebagai ibukota wilayah, ia juga merupakan ibukota sebuah negara yang dihuni oleh 200 juta jiwa penduduk. DI jaman Orde baru Jakarta dibangun oleh kebanyak tangan besi yaitu orang-orang yang berada paling dekat dengan lingkaran kekuasaan kala itu, yaitu berasal dari kalangan petinggi TNI. Bukan berasal dari orang sipil dan umum, kenapa?

Karena kala itu Posisi Gubernur adalah posisi strategis yang juga berkaitan dengan kepentingan kekuasaan dan juga guna menjadi komando pengamanan bagi terciptanya kondisi Jakarta yang aman dari berbagai gangguan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah NKRI. Jakarta dibangun bukan dalam rangka membangun kota modern dan metropolitan yang megah, bukan dalam rangka membangun kota yang megah seperti kebanyak kota besar diberbagai negara tetangga. Maka dari itu hingga saat ini Jakarta tidak punya Masterplan yang jelas terkait rencana pembangunan fisik dan infrastrukturnya.

Karena sebut saja Sutiyoso yang terpilih sebagai Gubernur sebanyak dua periode pun adalah orang yang berasal dari TNI, ia memiliki karir yang cemerlang di TNI dan ia terpilih karena kemampuan intelegen nya yang mumpuni. Jakarta kala itu masih membutuhkan sebuah figur pemimpin yang mampu mengendalikan keamanan dan mencegah berbagai kerusuhan dan kekacauan serta mampu mengendalikan pasukan bersenjata agar bergerak cepat dalam antisipasi tindakan represif yang ingin mengacaukan kondisi negara. Gubernur kala itu dipilih bukan karena kepasitas kemampuannya membangun berbagai fasilitas umum, infrastruktur dan sosial, pemimpin kala itu dipiliha sepenuhnya berdasarkan kebutuhan dan kepentingan politik.

Lalu melihat yang ada saat ini, penduduk jakarta kini mengenginkan pemimpin berasal dari warga sipil yang mampu membangun Jakarta dan mampu menampung keinginan jutaan warganya dan mampu melayani seluruh kebutuhan warganya secara merata. Mampukah hal itu dicapai jika kondisi awal jakarta dibangun bukanlah dalam rangka kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan politik?

Untuk memudahkan, mari kita coba membandingkan kondisi Jakarta dengan Kuala Lumpur, yang memiliki karakteristik serupa dan lokasinya saling berdekatan. Kita bandingkan dalam hal kondisi demografinya (penduduk)seperti apa;

1. Malaysia
Wilayah metropolitan Kuala Lumpur atau yang juga dikenal sebagai Lembah Klang, memiliki jumlah penduduk sebesar 5,7 juta jiwa. Ibukota dan kota terbesar di Malaysia Kawasan Wilayah Persekutuan meliputi wilayah seluas 244 km2 (94 mil2), dengan penduduk sekitar 1,6 juta jiwa (2010).

2. Jakarta
Wilayah metropolitan Jakarta (Jabodetabek) yang berpenduduk sekitar 28 juta jiwa,merupakan metropolitan terbesar di Asia Tenggara atau urutan kedua di dunia. Jakarta memiliki luas sekitar 661,52 km² (lautan: 6.977,5 km²), dengan penduduk berjumlah 10.187.595 jiwa (2011).

Sekarang jika anda perhatikan data sederhana diatas, seperti inilah kondisi Jakarta yang serba jauh bahkan jika ia dibandingkan dengan negara tetangga terdekatnya Malaysia sekalipun, Jakarta sudah sangat jauh ketinggalan. Dalam hal jumlah penduduk Kuala Lumpur hanya di huni oleh 1,6 juta jiwa sementara Jakarta dihuni lebih dari 10 juta jiwa, atau dengan kata lain, jika Jakarta ingin mengejar ketinggalan maka setidaknya ia harus memilih 10 orang pemimpin setingkat gubernur agar bisa membangun kota metropilitan yang bisa melayani seluruh warganya. Tapi faktanya dengan kondisi jakarta sebesar dan sekompleks ini Jakarta hanya dipimpin oleh satu orang pemimpin dan seorang wakil.

Dan dengan kondisi semakin besarnya ekspektasi masyarakat akan kesejahteraan dan kenyamanan berpenduduk, semakin besarnya tekanan kelompok-kelompok (ISIS) yang memiliki kepentingan atas negara ini, benarkah Nasib kehidupan warga Jakarta bisa dipenuhi dengan menopangkan harapan pada seorang Ahok. Benarkah Ahok akan bisa memenuhi harapan banyak warga jika cara mempimpinnya seperti yang kita lihat belakangan ini.

Lalu apa yang harus dilakukan?

Kembali lagi ke konsep awal kota ini dibangun, bahwa Jakarta dibangun dalam rangka menjaga stabilitas keamanan NKRI, jakarta adalah barometer keamanan nasional yang harus di jaga dan dikendalikan dengan baik. Jika jakarta aman maka daerah-daerah lainpun bisa dipastikan aman dan terkendali. Tapi jika Jakarta tidak aman atau rusuh, maka daerah lainpun akan rusuh sebagaimana yang terjadi di tahun 1998 lalu (tragedi 1998). Ketika kondisi jakarta tidak terkendali, maka seluruh kota di Indonesia juga lumpuh. Inilah fakta yang kita tidak bisa hindari. Jakarta memang tidak akan pernah sama dengan kota-kota besar di negara lain, karena Jakarta adalah unik dan memiliki karakteristik sendiri. Keuninaknya disertai dengan tingginya dinamika penduduk dan tingginya tekanan politik didalamnya.

Sampai kapanpun Jakarta tidak akan mampu mencapai standar tertinggi dalam pelayanan publik, Jakarta tidak akan mampu melayani seluruh kebutuhan warganya, Jakarta tidak akan bisa mencapai kemajuan karena terlalu banyak warga yang akan dikorbankan dalam perjalanan menuju kemajuan tersebut. Jakarta akan tetap macet, banjir dan kumuh. Ledakan jumlah penduduk akan terus mengiringi perkembangan Jakarta. Karena seperti itulah kondisi yang tidak pernah di pikirkan di awal pembangunan Jakarta, maka pembiaran seperti inilah yang akan terus mewarnai tumbuh kembang Jakarta ke depannya.

Benar sekali pendapat para ahli dan politisi, jika Jakarta ingin mencapai kemajuan terbaiknya maka ia harus dipimpin oleh seorang yang sangat amat keras bahkan kejam, berani melawan arus, berani mengorbankan warganya, berani menghalalkan berbagai cara dan keberanian-keberanian lain yang sekarang ini ditunjukkan oleh manusia bernama Ahok, yang namanya bekalangan ini jadi bulan-bulanan orang seantero jagat karena tindakan dan perkataannya yang tanpa malu menunjukkan jati dirinya di hadapan publik menyatakan bahwa ia mau menghadapi siapapun yang akan ingin menghalanginya maju di pilgub DKI 2017.

Tapi apakah harus sedemikian ekstrimnya pemimpin dalam bertindak? Apakah demi sebuah nama kemajuan kita harus menutup mata dan membiarkan tindak itu dilakukan oleh seorang gubernur yang sedang menjabat. Sementara diawal pendiriannya, Jakarta dibangun dengan susah payah oleh para Jenderal agar menjadi barometer keamanan negara ini, lalu jika pemimpin yang ada saat ini kerap membuat kegaduhan dan kekacauan, bukankah itu justru sudah mencederai tujuan awal pendirian Jakarta dan juga bisa berdampak buruk bagi perkembangan politik daerah-daerah lainnya.

Selama beberapa waktu belakangan ini, menyambut pilkada serentak seluruh Indonesia, kenapa kesannya hanya DKI Jakarta yang paling heboh dan paling banyak menjadi sorotan jika dibanding daerah lain. Seakan-akan Pilkada ini hanya milik orang DKI saja, dan daerah lain yang juga melaksanakan tidak menjadi perhatian kita semua. Ya karena itu, karena Jakarta ini punya magnet yang amat kuat sejak awal dan ia akan tetap seperti itu sampai kapanpun. Selalu ada hal menarik dalam dinamika Jakarta, bahkan seorang Ahok pun kewalahan dan akhirnya terjebak dalam tingkah pola politiknya sendiri, karena saking kerasnya ia digembleng oleh situasi dan keadaan yang mengelilingi dirinya. Ia pun tidak berdaya dengan kerasnya hantaman dan guncangan yang menerpa, dan akhirnya ia kini berada di ujung tanduk. Dalam hal ini kita bisa menilai bahwa Ahok telah gagal memimpin Jakarta karena bahkan ia sendiri tidak mampu memimpin dirinya untuk mengendalikan diri.

Inilah yang sedang kita hadapi, situasi seperti inilah yang bisa membahayakan kondisi keamanan negara kita. Negara sedang dalam keadaan koma, alias tidak bisa berbuat apa-apa dalam rangka mengendalikan gelombang gerakan jutaan manusia yang bergerak dalam satu arah yang sama. Lihatlah bagaimana gerakan pendemo diberbagai daerah (Medan, Sumbar, Palembang, Jawa Timur dan lain-lain) meneriakkan agar Ahok segera ditangkap dan dijembloskan ke penjara karena perkataannya yang melukai umat muslim. Inilah kondisi berbahaya yang berikutnya bisa mengancam keuntuhan NKRI. Sayang sekali tragedi ini harus terjadi ditengah semangat kerukunan umat beragama. Maka dari itu, Semua pemimpin diminta kesadarannya untuk berhati-hati dalam berbicara dan mengeluarkan opini. Seperti inilah keadaan yang sama-sama tidak kita inginkan terpaksa menguras energi bangsa ini.






Artikel Terkait:

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar