rmol.co NEGARA tengah sekarat, kehidupan ekonomi rakyat juga semakin susah. Dalam 6 bulan terakhir daya beli masyarakat jatuh secara beruntun sejak akhir 2014 lalu. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyebut, selama tiga tahun, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) sudah menambah utang senilai Rp 1.166 triliun dalam kurun waktu 2015-2017.
"Periode 2012-2014, total tambahan utang Rp 609,5 triliun. Pada tiga tahun berikutnya 2015-2017, pemerintah tambah utang Rp 1.166 triliun," kata Sri Mulyani saat Diskusi Forum Merdeka Barat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Lalu untuk apa semua utang itu digunakan? Kemana saja aliran dana sebesar itu? Sementara apa yang dirasakan rakyat adalah kondisi ekonomi makin sulit, tidak ada daya beli dan mata pencaharian makin sulit. Kemana saja dana itu disalurkan? Siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut? Berikut kami sampaikan rangkumannya untuk anda…
Tanpa sadar, dibalik semua ini ada ambisi oligarkhi politik di sekitar Pemerintahan Jokowi. Mereka tidur di atas kasur uang. Dari mana sumbernya? Tidak lain adalah utang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
Apakah pemerintah Jokowi dipercaya oleh pemberi utang? Atau kita sedang memasuki fase berikutnya dari jebakan utang global? Lalu untuk apa dan untuk siapa utang utang tersebut? Tentu saja ini harus dikritisi.
Dewasa ini, para pemberi utang menawarkan uang seperti marketing kartu kredit. Ayo buat kartu kredit, cukup menggunakan KTP. Langsung bisa cair. Masalah bayar urusan belakangan. utang...utang dan belanja... belanja. Resiko urusan belakang. Demikian pula cara mereka memandang negara. Negara disita debt kolektor? ora urus.
Utang pemerintah hingga bulan Juni 2017 yang nilainya mencapai Rp 3.8720 triliun. Selama dua setengah tahun berkuasa Jokowi Pemerintah menambah utang Rp. 1.040 triliun. Sementara utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 tercatat USD333,6 miliar atau Rp. 4.436 Triliun.
Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor pemerintah meningkat, sedangkan utang luar negeri sektor swasta menurun. (data Bank Indonesia).
Utang pemerintah kembali menyalip utang swasta. Setelah pada era SBY utang swasta konsisten melebihi utang pemerintah. Tampaknya pada era Jokowi swasta tidak perlu utang luar negeri secara langsung. Cukup menggunakan tangan pemerimtah. Swasta pada era Jokowi tidak mau tanggung resiko.
Salah satu sumber utang tersebut adalah dari China. Menurut sumber resmi China, Sejak tahun 2015 China telah menyetujui memberikan 11.8 miliar dolar dan 6.8 miliar Yuan. Sehingga secara keseluruhan China menyetujui memberikan utang ke Indonesia tersebut sebesar Rp. 170 triliun (pada tingkat kurs 13.300). Dari jumlah tersebut telah terealisasi dan sekarang menjadi utang Indonesia adalah sebesar 8 miliar dolar dan 6.3 miliar yuan atau sekitar Rp. 100 triliun. (http://www.cdb.com).
Konon katanya utang tersebut akan disalurkan untuk investasi sektor telekomonikasi, mineral, kehutanan dan agriculture. Namun kenyataannya utang tersebut Justru mengalir ke okigarki pemerintahan Jokowi sendiri.
Politik aji mumpung berkuasa untuk memperkaya oligarki tampak dalam kasus utang yang diberikan China sebesar $3 miliar dolar kepada tiga bank di Indonesia. Konon katanya utang tersebut untuk membangun infrastruktur. Ketiga bank yang mendapat pinjaman China adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.
Utang tersebut ternyata disalurkan oleh ketiga bank tersebut kepada Medco perusahaan milik Arifin Panigoro untuk mengambil alih saham perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tengara di Sumbawa NTB senilai 2,6 miliar dolar. Ini adalah peristiwa yang aneh, mengapa bank BUMN tidak menyalurkan pinjaman ke ANTAM untuk mengambil alih saham Newmont? Ada apa?.
Bebarapa pihak lain yang kecipratan pinjaman dari China yang disalurkan melalui bank BUMN Indonesia berada dalam barisan oligarki penguasa sendiri. Bank BRI menyalurkan kepada PT Poso Energy Satu Pamona, PT Bosowa Energi, PT Semen Bosowa, PT Kertanegara Energi Perkasa, PT Indah Kiat. Sementara bank mandiri juga menyalurkan Pinjaman tersebut kepada perusahaan lain yakni yaitu PT Saka Energy Indonesia, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan PT Medco Energy International Tbk. Perusahaan swasta lainnya yakni Sinarmas ikut menikmati pinjaman dalam jumlah besar dari sindikat bank BUMN tersebut. (Sumber : CNN Indonesia)
Padahal dalam kasus divestasi Newmont, ada gambaran bahwa Medco Energi Internasional bukan perusahaan yang cukup sehat. Dalam sektornya adalah yang cukup buruk kondisi keuangannya. Perusahaan ini memiliki total Debt to Equity mencapai 197.24 %, sangat besar dibandingkan dengan rata rata dalam sektor energi sebesar 46.34% (sumber reuters.com).
Pertanyaannya mengapa 3 bank BUMN memberikan pinjaman kepada medco, mengapa bukan kepada Antam yang lebih berpengalaman menambang emas dan keuangnya lebih sehat.? Kabarnya Medco akan segera menjual Newmont kepada pihak lain. Mngkinkah yang dimaksud Perusahaan China? Tampaknya demikian. Maka dari itu, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi di daerah timur (Sulawesi) tempat lahir wakil Presiden Jusuf Kalla disana sangat tinggi (rata-rata mencapai 8-9%), nampaknya semua aliran dana hutang di salurkan ke sana, sementara Jawa hanya sebagian kecil saja.
Apakah anda berminat untuk menelusuri aliran dana tersebut? [san]
"Periode 2012-2014, total tambahan utang Rp 609,5 triliun. Pada tiga tahun berikutnya 2015-2017, pemerintah tambah utang Rp 1.166 triliun," kata Sri Mulyani saat Diskusi Forum Merdeka Barat di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Lalu untuk apa semua utang itu digunakan? Kemana saja aliran dana sebesar itu? Sementara apa yang dirasakan rakyat adalah kondisi ekonomi makin sulit, tidak ada daya beli dan mata pencaharian makin sulit. Kemana saja dana itu disalurkan? Siapa saja yang menikmati aliran dana tersebut? Berikut kami sampaikan rangkumannya untuk anda…
Tanpa sadar, dibalik semua ini ada ambisi oligarkhi politik di sekitar Pemerintahan Jokowi. Mereka tidur di atas kasur uang. Dari mana sumbernya? Tidak lain adalah utang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.
Apakah pemerintah Jokowi dipercaya oleh pemberi utang? Atau kita sedang memasuki fase berikutnya dari jebakan utang global? Lalu untuk apa dan untuk siapa utang utang tersebut? Tentu saja ini harus dikritisi.
Dewasa ini, para pemberi utang menawarkan uang seperti marketing kartu kredit. Ayo buat kartu kredit, cukup menggunakan KTP. Langsung bisa cair. Masalah bayar urusan belakangan. utang...utang dan belanja... belanja. Resiko urusan belakang. Demikian pula cara mereka memandang negara. Negara disita debt kolektor? ora urus.
Utang pemerintah hingga bulan Juni 2017 yang nilainya mencapai Rp 3.8720 triliun. Selama dua setengah tahun berkuasa Jokowi Pemerintah menambah utang Rp. 1.040 triliun. Sementara utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2017 tercatat USD333,6 miliar atau Rp. 4.436 Triliun.
Berdasarkan kelompok peminjam, pertumbuhan tahunan utang luar negeri sektor pemerintah meningkat, sedangkan utang luar negeri sektor swasta menurun. (data Bank Indonesia).
Utang pemerintah kembali menyalip utang swasta. Setelah pada era SBY utang swasta konsisten melebihi utang pemerintah. Tampaknya pada era Jokowi swasta tidak perlu utang luar negeri secara langsung. Cukup menggunakan tangan pemerimtah. Swasta pada era Jokowi tidak mau tanggung resiko.
Salah satu sumber utang tersebut adalah dari China. Menurut sumber resmi China, Sejak tahun 2015 China telah menyetujui memberikan 11.8 miliar dolar dan 6.8 miliar Yuan. Sehingga secara keseluruhan China menyetujui memberikan utang ke Indonesia tersebut sebesar Rp. 170 triliun (pada tingkat kurs 13.300). Dari jumlah tersebut telah terealisasi dan sekarang menjadi utang Indonesia adalah sebesar 8 miliar dolar dan 6.3 miliar yuan atau sekitar Rp. 100 triliun. (http://www.cdb.com).
Konon katanya utang tersebut akan disalurkan untuk investasi sektor telekomonikasi, mineral, kehutanan dan agriculture. Namun kenyataannya utang tersebut Justru mengalir ke okigarki pemerintahan Jokowi sendiri.
Politik aji mumpung berkuasa untuk memperkaya oligarki tampak dalam kasus utang yang diberikan China sebesar $3 miliar dolar kepada tiga bank di Indonesia. Konon katanya utang tersebut untuk membangun infrastruktur. Ketiga bank yang mendapat pinjaman China adalah Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri.
Utang tersebut ternyata disalurkan oleh ketiga bank tersebut kepada Medco perusahaan milik Arifin Panigoro untuk mengambil alih saham perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tengara di Sumbawa NTB senilai 2,6 miliar dolar. Ini adalah peristiwa yang aneh, mengapa bank BUMN tidak menyalurkan pinjaman ke ANTAM untuk mengambil alih saham Newmont? Ada apa?.
Bebarapa pihak lain yang kecipratan pinjaman dari China yang disalurkan melalui bank BUMN Indonesia berada dalam barisan oligarki penguasa sendiri. Bank BRI menyalurkan kepada PT Poso Energy Satu Pamona, PT Bosowa Energi, PT Semen Bosowa, PT Kertanegara Energi Perkasa, PT Indah Kiat. Sementara bank mandiri juga menyalurkan Pinjaman tersebut kepada perusahaan lain yakni yaitu PT Saka Energy Indonesia, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, dan PT Medco Energy International Tbk. Perusahaan swasta lainnya yakni Sinarmas ikut menikmati pinjaman dalam jumlah besar dari sindikat bank BUMN tersebut. (Sumber : CNN Indonesia)
Padahal dalam kasus divestasi Newmont, ada gambaran bahwa Medco Energi Internasional bukan perusahaan yang cukup sehat. Dalam sektornya adalah yang cukup buruk kondisi keuangannya. Perusahaan ini memiliki total Debt to Equity mencapai 197.24 %, sangat besar dibandingkan dengan rata rata dalam sektor energi sebesar 46.34% (sumber reuters.com).
Pertanyaannya mengapa 3 bank BUMN memberikan pinjaman kepada medco, mengapa bukan kepada Antam yang lebih berpengalaman menambang emas dan keuangnya lebih sehat.? Kabarnya Medco akan segera menjual Newmont kepada pihak lain. Mngkinkah yang dimaksud Perusahaan China? Tampaknya demikian. Maka dari itu, tidak heran jika pertumbuhan ekonomi di daerah timur (Sulawesi) tempat lahir wakil Presiden Jusuf Kalla disana sangat tinggi (rata-rata mencapai 8-9%), nampaknya semua aliran dana hutang di salurkan ke sana, sementara Jawa hanya sebagian kecil saja.
Apakah anda berminat untuk menelusuri aliran dana tersebut? [san]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar