Berikut ini kami sampaikan berbagai jurnal, artikel dan tulisan dari berbagai sumber yang menunjukkan tingkat kegagalan Sri Mulyani mempertahankan pertumbuhan ekonomi, sebagai seorang yang pernah menjadi petinggi di Bank Dunia dan memiliki banyak koneksi dengan ADB, IMF dan Bank Dunia ini, kini menampakkan diri sebagai seorang yang gagal membawa ekonomi negara ini kepada kejayaan yang diidam-idamkan pemimpin terpilih Presiden Joko Widodo, yang terjadi justru negara ini memasuki masa kehancuran. Jika ekonomi terus berlanjut seperti ini dan dibiarkan saja, maka bukan hanya rakyat yang makin menderita, posisi Joko Widodo juga ada di ujung tanduk.
Tipu Daya Kaum Mafia Neoliberal Ala Sri Mulyani
rmol.co RABU, 05 JULI 2017 , 11:58:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA
Pertumbuhan ekonomi yang terus menurun, pengangguran meningkat dan indeks gini ratio yang terus melebar adalah bukti kegagalan tim ekonomi Jokowi yang dikomandoi Sri Mulyani (SMI) dan Darmin Nasution.
Kondisi ini bisa dicermati dari penurunan neraca perdagangan dan keuangan yang tidak sanggup dibendung oleh tim ekonomi Jokowi tersebut mengingat mereka adalah warisan dari pemerintahan di periode sebelumnya.
Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (Prodem), Satyo Purwanto dalam keterangannya, Rabu (5/7).
"Mestinya mereka lebih paham persoalan karena alasan tersebut patut dicurigai adanya upaya insubordinasi dan upaya pembusukan dari dalam pemerintahan," ujar Satyo.
Berbagai macam paket kebijakan ekonomi yang pernah dirilis bukan hanya tidak efektif tapi menurutnya, gagal total untuk meningkatkan kinerja dan performa ekonomi nasional.
"Padahal cukup dari tiga hal saja sehingga kita bisa melihat perbaikan ekonomi, misalnya: peningkatan daya saing industri, peningkatan daya beli masyarakat dan harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat," terangnya.
Satyo menilai, SMI dan timnya telah memposisikan Indonesia sangat berbahaya karena tidak memiliki kedaulatan politik dan ekonomi. Keuangan diserahkan ke Amerika dan sekutunya, sementara sektor perdagangan diserahkan kepada China. Kondisi seperti ini menjadikan kepentingan nasional Indonesia menjadi subordinasi kepentingan global.
"Artinya, Indonesia untuk menjadi negara besar di kawasan Asia tidak akan pernah terjadi," tegasnya.
Lalu ada standar ganda dalam mekanisme hutang luar negeri dengan penyusunan UU dan Peraturan Pemerintah sehingga memungkinkan adanya intervensi kepentingan asing terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Mengutip pernyataan SMI beberapa hari yang lalu, masyarakat diimbau tidak kuatir meski hutang negara per Mei 2017 tembus Rp 3.672,33 triliun.
"Sungguh terlalu! Lalu setelah itu pajak-pajak dan harga-harga dinaikkan secara progresif, siapa yang paling menderita setelah itu? apakah Presiden? apakah Menteri Keuangan? tentu tidak," kritiknya.
Justru, tegas Satyo, rakyatlah yang makin sulit hidupnya paling menderita karena kebijakan SMI yang mengandalkan pengetatan anggaran, pencabutan subsidi, 'pemalakan pajak' bagi UMKM. Rakyat yang hampir miskin dan rakyat miskin terpaksa membayar semua kebutuhan hidupnya dengan harga yang tinggi.
"Rezim pajak yang dikendalikan oleh SMI ini sangat licik menjadikan tembok Istana sebagai perlindungan mereka dengan selalu mengatasnamakan Presiden, atau dengan alasan demi penyelamatan keuangan negara, demi APBN, demi kemajuan ekonomi, demi nama baik komunitas Internasional dan masih berderet lagi alasan-alasan yang sanggup membuat akal sehat kita menjadi menyimpang karena percaya dengan alasan mereka itu, yang ternyata semua itu hanya tipu daya dari kaum mafia Neoliberal dan Neokolonilalisme ala SMI," urainya.[wid]
Rapat Paripurna APBN-P 2017, Sri Mulyani Dicecar DPR
Liputan 6.com 27 Jul 2017, 13:20 WIB
Liputan6.com, Jakarta Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBN-P) 2017 yang dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati diwarnai kritikan dari anggota DPR. Para wakil rakyat tersebut mengkritisi berbagai hal terkait defisit fiskal, efisiensi anggaran, sampai kepada paket kebijakan ekonomi pemerintah yang belum berdampak terhadap ekonomi nasional.
Setelah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Azis Syamsuddin menyampaikan laporan pembahasan RUU APBN-P 2017 yang telah disepakati bersama dengan pemerintah, beberapa anggota dewan menyatakan pandangannya.
Wakil Ketua Komisi V, Michael Wattimena menyoroti tema pemerintah dalam menyusun APBN yang sebagian besar meningkatkan pembangunan infrastruktur. Itu tema di APBN 2015-2017, dan RAPBN 2018 dengan tema memacu investasi dan infrastruktur.
"Yang terjadi saat ini, mulai dari 2015-2017, serta pagu indikatif 2018, semuanya hampir flat bahkan APBN cenderung menurun," kata Michael di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (27/7/2017).
Politikus dari Fraksi Demokrat ini mempertanyakan kondisi keuangan negara karena APBN trennya cenderung menurun, seperti dari sisi penerimaan negara. "Kami mempertanyakan situasi ini, apa namanya kalau melihat kondisi keuangan negara begini supaya kita mudah menjelaskannya ke masyarakat," jelasnya.
Michael pun mengaku terkejut dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efsiensi Belanja Barang di Kementerian/Lembaga sebesar Rp 16 triliun di 2017.
"Harusnya kan ada penambahan atau peningkatan anggaran, tapi ini malah sebaliknya. Ironisnya di Komisi V saat rapat dengan Menteri-menteri terkait, penambahan belanja Kementerian dibiayai dari utang luar negeri," terangnya.
Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto menyoroti defisit APBN-P 2017 yang diperkirakan 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah ini disebutnya sudah pada titik lampu kuning.
"Defisit 2,92 persen di APBN-P 2017 sudah lampu kuning buat kita karena amanat UU 3 persen dari PDB. Ini PR kita semua, jangan sampai ini menjadi bencana ekonomi," ujarnya.
Ditambah lagi, kata Yandri, utang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bertambah Rp 1.000 triliun. "Kenapa tidak kita menyusun APBN dengan jujur tanpa utang," ucapnya.
Anggota Komisi VI, Bambang Haryo pun mempertanyakan efek dari 15 paket kebijakan ekonomi yang sudah dirilis pemerintah. Menurutnya, paket-paket kebijakan ini seharusnya sudah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Tapi hasilnya mana, apalagi paket kebijakan ekonomi jilid 15 di 2017 tentang logistik tidak fokus. Anggaran PMN PT KAI untuk rolling stock rangkaian kereta di Sumatera bahkan direalokasi ke proyek LRT Jabodebek padahal tidak ada kontribusinya," tegasnya.
Jokowi Tepat Tendang Sri Mulyani
RMOL.CO RABU, 12 JULI 2017 , 09:25:00 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK
"Yang prioritas untuk segera di-reshuffle adalah menteri bidang perekonomian," kata pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (12/7).
Salah satunya adalah Sri Mulyani yang saat ini menjabat Menteri Keuangan.
"Era pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi dapat rapor merah. Indikatornya daya beli yang makin menurun dan utang luar negeri makin melejit," sebut Pangi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang disuntikkan dari hutang hanya meninggalkan beban yang berat bagi perjalanan bangsa.
"Sri Mulyani layak dicopot. Sebab kondisi perekonomian Indonesia sudah di ujung tanduk," ujarnya.
Jelas Pangi, dibutuhkan menteri di bidang perekonomian yang lihai mengurangi problem fundamental dari level hulu sampai level hilir. Kalau tidak, sudah ada sinyal Indonesia menuju negara gagal
"Prestasi pemerintahan Jokowi di bidang perekonomian kurang mengembirakan. Yang ada hanya saling salah menyalahkan bahkan yang lebih naif lagi menyalahkan rezim sebelumnya," tukas Pangi, Direktur Eksekutif Voxpol Center.
RI Hancur Kalau Jokowi Dibiarkan Lama Menjadi Presiden
Rmol.co KAMIS, 04 JUNI 2015 , 16:00:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA
Bukti terbaru, kata Sumule yang juga jurubicara aktivis ProDemokrasi (ProDem), Jokowi memutuskan akan meminjam utang sebesar 2,5 miliar dolar AS atau setara Rp 32,5 triliun kepada Bank Dunia. Padahal di forum Konferensi Asia Afrika yang digelar belum lama ini, Jokowi menyerukan untuk tidak bergantung kepada lembaga donor salah satunya Bank Dunia.
"Pidato Jokowi di KAA terbukti cuma pencitraan. Seruan Jokowi tidak boleh bergantung kepada lembaga donor seperti World Bank, IMF, ADB dan lembaga donor lainnya hanya omong kosong dan bualan belaka," katanya.
"Jokowi terbukti tak mampu menutupi "kebocoran" seperti yang kerap diungkap Prabowo (Prabowo Subianto). Jokowi terbukti telah gagal mengelola negara," demikian Sumule.
Kepastian pemerintahan Jokowi akan berutang sebesar Rp 32,5 triliun kepada Bank Dunia disampaikan Direktur Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A Chaves.
Menurut dia, pencairan utang tersebut adalah bagian dari kesepakatan Bank Dunia dengan pemerintah Indonesia pada Mei lalu. Pinjaman tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.
"Jumlah sebesar 2,5 miliar dolar masih estimasi sebetulnya. Kalau pemerintah cepat melaksanakan proyek di sektor yang kami sebutkan, maka kami juga akan cepat menggelontorkan dana itu. Tapi kalau lambat ya sebaliknya," jelas Chaves saat ditemui wartawan di Fairmnont Hotel, Jakarta, kemarin.[dem]
Satu hal yang harus sama-sama kita ingat kembali, bahwa Sri Mulyani di masa lalu punya catatan negatif terkait berita keterlibatannya dalam kasus dana BLBI dalam Bank Century, selama kasus itu mengemuka akhirnya Sri Mulyani menghilang dan memilih bersolo karier dan diketahui ia menjadi pejabat di Bank Dunia beberapa tahun lamanya. Diawal jabatannya sebagai Menkeu atas permintaan Presiden Jokowi, Program Amnesti pajak yang dilancarkan Menkeu Sri Mulyani juga ternyata tidak membuahkan hasil maksimal, karena ada banyak target sasaran dana besar yang parkir di luar negeri tidak mampu ditariknya ke dalam negeri, tetapi akhirnya yang disasar adalah kelompok menengah dan UMKM dan itu menimbulkan gejolak di masyarakat. Belakangan beredar, bahwa selama menjadi menkeu Sri Mulayani terlalu sering melemparkan opsi menjual aset negara atau berhutang kepada negara donatur, jumlahnya kini sedang diperbebatkan dan dianggap telah melampaui batas dan dianggap mengkawatairkan bahwa perekonomian nasional. Dan berita terbaru, upaya yang sedang digencarkan saat ini adalah Menkeu berusaha ingin memanfaatkan dana tabungan haji, dana yang terkumpul dan belum dialokasikan untuk keperluan apapun, sedang diusahakan ingin dimanfaatkan untuk diinvestasikan di sektor infrastruktur dengan alasan akan memberikan keuntungan bagi umat. Sang menteri ini nampaknya sudah benar-benar mati langkah dan terlihat suka bersifat oportunis terhadap berbagai potensi keuangan dimanapun dan apapun bentuknya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar