Semua pakar berasumsi bahwa ekonomi yang cenderung turun atau stagnan saat ini disebabkan karena tidak adanya kemampuan ekonomi masyarakat membelanjakan uangnya sebagaimana sebelumnya. Selain itu, para pengusaha skala besar, pengusaha ritel dan menengah juga membenarkan pernyataan itu, hasil penjualan barang konsumsi periode ini mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya. Mereka mengeluhkan adanya perubahan pola konsumsi masyakat yang cenderung lebih memilih menahan minat belanjanya dialihkan pada menabung di bank atau menginvestasikan ke instrumen lain.
Benarkah anggapan itu? benarkan masyarakat tidak punya kemampuan finansial sehingga mengakibatkan kondisi ekonomi kita terhenti? Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat kita? kenapa mereka memilih diam dan bersikap menunggu?
Para ekonom memang membaca trend ini dari berbagai hasil laporan keuangan, jurnal dan data statistik yang menunjukkan banyaknya penurunan income di berbagai sektor dan pasar saham karena data menunjukkan rendahnya daya beli masyarakat. Terlihat dalam laporan keuangan bahwa adanya kecenderungan masyarakat memilih mencari alternatif berbeda dari sebelumnya. Masyarakat cenderung bersikap menunggu dan tidak mengambil resiko untuk membelanjakan uangnya sebagaimana biasanya. Mereka lebih memilih ingin melihat situasi ke depan, apa saja kebijakan yang akan diterapkan dan bagaimana pasar merespon kebijakan itu. Tapi dibalik semua itu, ada banyak hal yang tidak dibaca oleh para ahli ekonomi ini, bahwa semua ini berkaitan dengan sentimen politik yang tidak stabil di negara ini, mempengaruhi cara pandang masyarakat kepada pemimpinnya dan mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.
SEMUA DIMULAI DARI KASUS AHOK
Semua kondisi ini dimulai ketika kasus penistaan agama oleh Ir. BAsuki Cahaya Purnama alias Ahok bergulir. Masyarakat melihat sikap keberpihakan pemerintah yang sangat kental banyak mengintervensi kasus hukum Ahok di meja hijau. Mulai dari sikap pemerintah yang tidak menangkap dan menahan, membiarkannya tetap menjabat, hingga menggelar pengadilan secara tertutup dan sebagainya. Walau pada akhirnya Ahok diputus bersalah dan diganjar 2 tahun penjara. Tapi hal ini tidak menyurutkan animo masyarakat yang beranggapan bahwa pemerintah tidak berpihak pada mayoritas muslim, sentimen negatif ini yang terbangun di masyarakat kita. DItambah lagi ketika pemerintah baru-baru ini mengeluarkan perpu anti ormas, yang melarang organisasi masyarakat berbasis islam dilarang beroperasi karena dianggap bertentangan dengan ideologi bangsa. Bertambahlah stigma negatif terhadap pemerintah berimbas pada sektor ekonomi.
Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap menegaskan, upaya Joko Widodo (Jokowi) mendekati umat Islam agar memperoleh suara pada Pilpres 2019 mendatag tidak akan efektif. Pasalnya, saat ini sudah terbentuk persepsi dan sikap politik umat Islam terhadap negatif. Apalagi dengan sikap Jokowi yang seperti tidak melindungi umat Islam.
"Beliau (Jokowi) dinilai bersikap anti umat Islam. Hal ini semakin dipercaya setelah Jokowi menerbitkan Perppu Ormas dan membubarkan tanpa pengadilan Ormas Islam Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI)," kata Muchtar Effendi Harahap kepada Harian Terbit, Selasa (1/8/2017).
Padahal ekonomi bangsa ini terdiri dari pengusaha muslim dalam jumlah besar populasinya diberbagai daerah, mereka menguasai berbagai sektor ekonomi lokal yang jumlahnya sangat besar, memiliki banyak pengaruh dimasyarakat dan memiliki sikap yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah belakangan ini. Para pengusaha muslim ini mengamati kebijakan pemerintah yang senantiasa beseberangan dengan kepentingan umat muslim. Para pengusaha ini menganggap penting kejelasan sikap pemerintah dalam perpolitikan negara, apakah pemerintah berada di pihak muslim atau berada di pihak lain. Ketidak jelasan ini yang sedang ditunggu kebanyakan umat muslim, dan hingga kini kita belum melihat adanya titik terang.
Walaupun diawal, disebutkan bahwa ekonomi bangsa ini dipengaruhi oleh cukong, konglomerat dan pengusaha taipan, tetapi semua itu tidak ada artinya jika mayoritas umat muslim tidak mendukung kebijakan pemerintah. Tidak bisa dipungkiri, di negeri ini Ada 80 persen umat muslim yang menguasai ekonomi. Lalu berapa besar ekonomi yang didorong kelompok taipan jika dibandingkan ekonomi yang dibangkitkan umat muslim secara keseluruhan. Jika para pemilik modal muslim mengajak pengikutnya untuk tidak memberikan angin segar kepada pemerintah untuk menyambut gembira berbagai kebijakan yang digulirkan, maka tetap saja ekonomi jalan ditempat, tidak ada pertumbuhan.
Kondisi ini juga bisa kita lihat ketika Hari Raya Idul Fitri lalu, trend pertumbuhan ekonomi di masa lebaran tidak mampu mendongkrat angka pertumbuhan. Di tahun lalu 2016, trend seperti sama sekali tidak terjadi, pertumbuhan bisa tumbuh karena terjadi pergerakan uang diberbagai daerah oleh muslim yang merayakan lebaran, terjadi perputaran ekonomi besar-besaran. Tapi di tahun 2017, sejak kondisi politik semakin memanas dan menunjukkan ketidakjelasan keberpihakan pemerintah, trendnya makin menujukkan penurunan. Semakin pemerintah menekan gerak umat muslim dengan kebijakannya, maka ekonomi akan makin tertekan. Kita lihat saja bagaimana pemerintah belakangan ini semakin sering menunjukan sikap arogan dan berseberangan dengan umat muslim dan ini semakin trend ekonomi menurun. misalnya beredar isu bahwa pemerintah akan membubarkan FPI (Front pembela Islam) dalam waktu dekat. Isu ini makin memunculkan kemarahan masyarakat dengan sikap makin menolak arogansi serta menamakan pemerintah jokowi bertangan besi dan disejajarkan dengan rezim diktator.
Masyarkat makin antipati lagi sejak beredarnya isu meningkatnya hutang negara. Sejak beredarnya berita meningkatnya utang luar negeri ini, makin buruk citra pemerintah Jokowi dan ini mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada situasi ekonomi dan politik. Semakin gencarnya pemberlakukan pajak dan pemotongan subsidi rakyat kecil, atau yang baru ini, penggunaan dana haji untuk investasi. Ditambah lagi ketidakmampuan pemerintah mengatasi berbagai stok kebutuhan domestik seperti harus mengimpor garam dari negara tetangga Australia. Pemerintah dianggap tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi karena kerja para pembantunya juga kurang menujukkan hasil signifikan. Pemerintah dianggap gagal memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Semua ini juga disebabkan karena pemerintah tidak peka terhadap kondisi yang ada dimasyarakat. Dan nampkanya pemerintah kini tidak menyadari bahwa pergerakan umat saat ini tidak bisa didikte sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Kini masyarakat punya media penyeimbang yang bisa mengajarkan mereka bagaimana harus bersikap karena mereka punya media sosial yang bisa menentukan sikap mereka ingin dibawa kemana. Lihatlah bagaimana besarnya peran media sosial dalam kehidupan mereka sehari-hari, itulah yang tidak bisa dikendalikan pemerintah yang ingin menguasai bangsa ini. Media sosial sudah menjadi nara sumber mereka dalam bersikap dan berperilaku, bahkan banyak negara adidayapun tidak berdaya menghadapi komponen yang satu ini.
Masyarakat saat ini benar-benar ingin menujukkan peran sertanya dalam perpolitikan. Maskayarakat walaupun mereka tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, tetapi mereka melihat ketidakberpihakan penguasa pada kepentingan mereka, maka mereka bisa bereaksi terhadap kondisi ekonomi makro. Hanya sedikit saja perubahan sikap dan cara berpikir, bisa memutarbalikkan angka pertumbuhan ekoomi, apalagi jika sampai mereka memblokade secara masif, seperti yang trend baru yang terjadi belakangan ini, tumbuhnya gerakan ekonomi oleh mantan gerakan aksi damai 212. Ketika muslim memilih jalan menahan diri, maka pemerintah akan tertekan.
Para pengikut aksi damai 212 belakangan ini menyuarakan akan menggerakkan ekonomi umat islam dengan mendirikan berbagai lembaga keuangan syariah dan anti riba yang akan disebarkan ke berbagai daerah di luar jawa. Mulai dari mendirikan bank, koperasi, mini market, sekolah, lembaga simpan pinjam dan sebagainya yang berbasis syariah. Walau banyak pihak yang meragukan keberhasilannya, tetapi sebaiknya jangan ada yang merasa tidak percaya bahwa jika ini ternyata berhasil, maka pemerintah akan kewalahan dengan keadaan ini. Karena sekali lagi harus kita sadari bahwa saat ini pelaku ekonomi yang paling besar adalah umat muslim dan rasa persatuan ukhuah mereka jangan diragukan lagi. Bukan hanya akan meningkatkan perekonomian, bahkan gerakan ini bisa membentuk pemerintahan baru di negara ini yaitu negara khilafah yang dikomandani oleh para pengusaha muslim. Jangaan anggap remeh, jika seluruh umat muslim sudah bersatu, jangankan hanya masalah ekonomi, seluruh bidangpun akan bergerak maju.
Maka dari itu, pemerintah harus memiliki sikap yang jelas terhadap umat yang jumlahnya ratusan juta jiwa ini. Apakah pemerintah ingin berada didalam satu barisan atau berada di luar barisan, yang pasti saat ini umat sudah menentukan pilihan mereka, bahwa umat ingin dipimpin oleh pemimpin yang melindungi kepentingan mereka, jika tidak maka di pemilihan presiden berikutnya, silahkan untuk tidak mencalonkan diri lagi, karena sudah diputuskan pemerintah saat ini tidak mau satu barisan dengan umat. Maka umat akan memberikan kesempatan pada kandidat lain yang satu visi. Jadi saat ini adalah waktu yang tepat bagi pemerintahan jokowi untuk mengkoreksi diri dan menentukan sikap, dipihak mana mereka ingin berdiri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar