Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.
"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.
"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," kata Tito.
Soal goreng-menggoreng, Benarkah isu Rohingya dimanfaatkan segelintir orang untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi? Berikut ini ulasannya...
_____________________________
Kenapa Kapolri mengeluarkan statement seperti ini, karena menilai reaksi yang ditunjukkan masyarakat terhadap tragedi ini berlebihdan, terlalu dibesar-besarkan, dan terlalu di dramatisir. Sementara lobi politik yang sudah dilakukan Menlu dianggap belum cukup dan ada beberapa pakar yang mengeluarkan statement bahwa diplomasi Indonesia terhadap Pemerintah Myanmar harusnya bisa lebih dari ini, bisa lebih keras. Nah pihak-pihak ini dianggap yang menambah keruh suasana dan keresahan masyarakat, lalu disimpulkanlah bahwa di balik tragedi ini ada yang ingin memancing di air keruh alias ingin mengambil keuntungan politik.
Tapi terlepas dari asumsi itu pada intinya, masyarakat tidak perlu menggunakan isu Rohingya untuk menjatuhkan pemerintah, masyarakat tidak butuh isu kemanusiaan untuk melengserkan pemerintah, masyarakat sudah punya skala penilaian sendiri terkait kinerja pemerintah Jokowi, tenang saja, Kapolri jangan panik dan kebakaran jenggot, merasa isu rohingya dipakai untuk menjatuhkan pemerintah. Masyarakat kita tidak bodoh dan dungu untuk memanfaatkan penderitaan orang untuk kepentingan politik suatu kelompok, isu ini memang sensitif tetapi tidak layak dipakai untuk alasan menari-nari diatas penderintaan orang lain. Pernyataan Kapolri ini justru makin menambah buruk citra pemerintahan Jokowi, dinilai tidak punya empati pada penderitaan orang dan malah menuduh umat islam menunggangi isu ini untuk menyingkirkan pemerintah.
Ditambah lagi, disaat semua orang membutuhkan kepastian dan dukungan pemerintah sebagaimana yang dilakukan Turki, di sini umat islam justru dihalangi dan dihadang ketika ingin menghadiri aksi solidaritas diberbagai daerah. Kenapa aparat kita bisa bertindak seperti ini, bukankan ini tidak ada bedanya tindak militer di Myanmar dengan di sini.
Untuk diketahui, Bagaimanapun keberadaan etnis Rohingnya, mereka sudah memiliki hubungan istimewa tersendiri di hati masyarakat muslim Indonesia. Apapun yang berkaitan dengan Rohingya, walaupun tidak memiliki hubungan sejarah dan kekeluargaan, tetapi Rohingya sudah seperti saudara sendiri. Sudah terjalin hubungan ukhuah diantara muslim Rohingya dan muslim di nusantara, tidak ada yang menapikan hal ini. Masyarakat juga sudah mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah indonesia di sana, tetapi kembali lagi, Berbagai aksi yang dilakukan masyarakat di lapangan adalah salah satu bentuk keprihatinan dan persaudaraan muslim, tidak lebih.
Jika ada yang mengkaitkan dengan kinerja pemerintah, harusnya pemerintah mengevaluasi kebijakannya, jangan-jangan memang belum maksimal dan terkesan bertele-tele. Maka wajar jika ada banyak pakar yang menilai hal itu memang tidak salah, dan jika ada pihak yang memanfaatkan kekurangan pola diplomasi pemerintah ini, harusnya pemerintah meningkatkan dan menunjukkan kinerja diplomasi yang tegas dan optimal. Bukan salah pakar dan ahli jika akhirnya mereka menyimpulkan diplomasi pemerintah Jokowi lemah dan tidak akan merubah keadaan. Dan bukan salah umat jika akhirnya mereka menunjukkan rasa simpatinya dengan melakukan aksi dan demonstrasi karena pemerintah dinilai lamban. Jika ada kelompok yang memanfaatkan isu ini, maka polisi harus buru mereka lalu bawa ke hadapan publik dan tunjukkan bukti dan modus mereka melakukan tindakan itu, setelah itu baru beri kesimpulan, jangan seperti ini, mengeluarkan statement yang melukai hati umat.
Bukannya ikut mendukung, malah balik menyerang umat yang sedang gundah gulana. Tindakan aparat menghalangi gerakan massa ini justru makin memperburuk citra pemerintahan Jokowi yang saat ini sudah banyak mendapat nilai merah di berbagai bidang. Jangan lagi menambah daftar nilai merah baru, dengan melakukan tindak persekusi kepada masyarakat, karena umat muslim tidak suka didikte dan diintimidasi lalu tuduh mau melakukan makar karena alasan kemanusiaan. Sungguh terlalu tuduhan itu, sangat keji dan berlebihan. Apakah polri tidak sadar bahwa mereka selama ini sudah digaji dari keringat rakyat, bukan digaji dari dana partai. Bukankan polisi diamanatkan untuk menjadi pengayom dan pelindung masyarakat, bukan menjadi kaki tangan penguasa.
Untuk diketahui bersama, ini adalah moment kebangkitan kembali, atas tindakan pemerintah yang menolak aksi umat menggelar keprihatinan kemanusiaan etnis Rohingya, nampaknya umat sudah harus dibangunkan kembali dari tidurnya. Beberapa waktu berlalu, setelah berhasil menghadiahkan hukuman penjara kepada pelaku penistaan agama (Basuki Cahaya Purnama/Ahok atas Penistaan Surat Al Maidah 51), umat nampaknya kembali dibangkitkan lagi dari tidurnya untuk kembali bergerak maju mendorong ditegakkannya hukum terhadap pelaku kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Umat harus kembali merapatkan barisan dan mendorong pemerintah untuk melakukan aksi kongkrit membela nasib etnis Rohingya. Polri nampaknya tidak sadar bahwa atas ucapannya itu, justru ibarat ia telah membangunkan macan tidur. Dan kali ini, skala perjuangan umat akan jauh lebih besar lagi, skala internasional harus ditempuh untuk mendapatkan keadilan. Atas berbagai rencana ormas yang ingin memberangkatkan relawannya ke Myanmar, semoga Allah swt memberkati dan memudahkan dan melancarkan semua urusan mereka dan betul-betul bisa menyelamatkan umat tertindas di medan perang. Semoga Allah swt menjadikan umat ini umat penyelamat agama Allah swt di akhir jaman. amin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar