5 JULUKAN BARU JOKOWI DI 3 TAHUN MIMPIN

Semua tokoh berpengaruh di masyarakat pasti punya julukan atau panggilan khas, termasuk juga orang punya pengaruh buruk. Julukan itu akan melekat pada dirinya terus, sejak nama itu disematkan pada dirinya dan akan terus melekat di hati masyarakat. Tidak ada yang bisa menghapus kecuali si tokoh sudah merubah dan meralat semua sebab yang membuat ia mendapat julukan berkonten negatif misalnya.

Selama 3 tahun memimpin negeri ini, Presiden Jokowi juga sudah mendapat gelar dan julukan baru, tidak tanggung-tanggung, lima nama baru sudah melekat pada dirinya dan kemungkinan akan bertambah, sesuai dengan perkembangan. Walau dimasa lalu pun ia sudah mendapatkan 5 julukan yang melambungkan namanya, misalnya Obama-nya Indonesia, Mr. Fix, 3. The man in the Madras Shirt dan sebagainya. Nah setelah berjalan 3 tahun kepemimpinannya, Mr. Jokowi juga sudah mendapat gelar baru dari media dan rakyatnya. Berikut ini 5 julukan baru bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi-JK.

1. OTORITER

Wikipedia, Otoriter adalah satu pemerintahan di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin. Yang pertama kali menyematkan julukan ini adalah media asing asal Malaysia, disebutkan bahwa semenjak pembubaran HTI pemerintah Jokowi dianggap telah bertindak diktator kepada rakyatnya, dan ini dikecam habis oleh pemberitaan Malaysia.

JAKARTA 13 Julai - Pelbagai pihak termasuk Pertubuhan Hak Asasi Ma­nu­sia (HRW) negara ini mengecam keputusan kerajaan Indonesia mengharamkan pertubuhan yang tidak menyokong ideologinya dan menyifatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai diktator.

“Kami adalah Islam sejati. Jokowi kini telah berubah menjadi presiden diktator,” katanya.

2. REPRESIF,

Definisi Refresif adalah usaha psikologis seseorang yang bertujuan untuk meredam keinginan, hasrat, atau instingnya sendiri. Tindakan bersifat represif (menekan, mengekang, menahan, atau menindas).

Dalam hal ini ada dua peristiwa yang menyertai timbulnya julukan ini ke publik. Pertama julukan ini diberikan Ormas HTI terkait terbitnya Perpu Ormas. Atas tuduhan ini, Presiden Joko Widodo membantah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Ormas bersifat represif. Terkait adanya pihak yang menganggap perppu tersebut represif, Presiden menbantah hal itu. "Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU.

Kedua, Peristiwa Penangkapan Mahasiswa BEM UI ketia Unjuk Rasa di depan Istana Apapun alasannya, tindakan represif aparat terhadap aktivis yang menyuarakan aspirasi masyarakat, bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan, bahkan perlu dikecam dan diperingatkan. Tindakan represif aparat yang berlebihan dalam menangani aksi mahasiswa, bahkan memberikan status tersangka terhadap mahasiswa yang melakukan aksi Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK sungguh merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai demokrasi bangsa ini.

3. ANTI KRITIK,

Terkait banyaknya kasus penangkapan terhadap warga sipil yang menyebarkan konten neegatif terhadap penguasa. Awal Bulan Agustus, pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan, penangkapan terhadap orang-orang yang menghina Jokowi itu bisa disebut sebagai simtom atau gejala pemerintahan Jokowi menuju pemerintahan yang anti-kritik.

4. ANTI ISLAM,

Julukan ini pertama kali dikeluarkan oleh penceramah dan mualaf Felix Siauw, ia protes karena HTI tempatnya bernaung kini dibubarkan paksa tanpa peradilan. Atas tindakan sepihak ini membuat sang ustad geram dan mengeluarkan pernyataan. Berikut cuitan Felix Siauw yang mengguncang dunia maya:

“Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang tak mungkin dihapus | dan dakwah takkan terhenti hanya oleh satu-dua rezim yang anti-Islam”

-Ust. Felix Siauw-

5. ANTI PRIBUMI

Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan kembali dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait pidatonya di Balai Kota yang menyinggung kata pribumi. Ada sekelompok orang yang terganggu dengan kata "Pribumi" dan memandang kata itu sebagai bagian dari diskriminasi sara dan ras."Pelaporan kami jelas untuk melaporkan pidato pada saat Anies pertama menjabat Gubernur," ujar Ketua Umum FIB, Tirtayasa, kepada wartawan di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017). Walaupun tidak mengandung maksud profokatif sebagaimana yang dituduhkan pelapor, namun moment ini dimanfaatkan betul untuk mencari kesalahan Gubernur yang baru dilantik.

Peristiwa lain yang mengangkat isu pribumi adalah ramainya pemberitaan tenaga kerja asal China yang masuk Indonesia semakin membludak. Hal ini dibenarkan oleh Menteri Kemaritiman Luhut B. Panjaitan bahwa peningkatan tenaga kerja asal China ini dilakukan dalam rangka memenuhi permintaan tenaga kerja terampil yang tidak bisa dipenuhi pasar lokal. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mencatat jumlah tenaga kerja asing (TKA) asal China yang bekerja di Indonesia pada 2016 tercatat sebanyak 21.271 orang. Dalam hal ini sebagian orang menganggap kebijakan ini sangat tendensius dan beraroma Anti Pribumi, karena pemerintah tidak lebih mengutamakan tenaga kerja negeri sendiri tapi memilih tenaga kerja dari negara lain.

Masih ada banyak sebutan-sebutan lain yang disematkan pakar dan netizen di dunia maya, melihat perkembangan semakin hari semakin jauh jurang pemisah antara penguasa dan rakyat. Julukan ini timbul sebab aksi yang ditunjukkan kepada publik sangat masif dan reaktif. Sehingga disimpulkan bahwa pemerintah saat ini memiliki sikap antipati dan menolak berbagai gerakan masyarakat yang tidak sesuai dengan cara kerja pemerintah. Siapa saja yang menurut penguasa berbeda pandangan, berbeda visi maka mereka harus diluruskan atau dimusnahkan. Tidak ada jalan tengah, hanya ada hitam atau putih. Itulah corak penguasa saat ini.