HADIAH 3 TAHUN JOKOWI-JK UNTUK NEGERI

Ada sebuah paradoks yang tidak bisa diterima masyarakat tentang kinerja kabinet kerja Jokowi-JK, bahwa apa yang disebutkan dalam janji kampanye tidaklah sepenuhnya bisa dibuktikan. Semacam ada missing link yang terjadi disini. Dimasa kampanye Jokowi memang menjanjikan akan membangun banyak infrastruktur untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja dan daya saing ekonomi. Adanya penyerapan tenaga kerja ini akan menghasilkan perputaran uang dimasyarakat, karena timbulnya implikasi pembayaran upah pekerja dan tenaga kerja. Tapi pada kenyataannya, selama pembangunan infrastruktur berjalan dan banyak jalan tol dibangun, katanya ada ribuan kilometer jalan tol sudah dibangun, nyatanya jumlah pengangguran makin banyak dan jumlah penduduk miskin juga melonjak. Ini berarti ada kesalahan dalam perjalanan pembangunan Infrastruktur. Kenapa pembukaan lapangan kerja diberbagai daerah yang disampaikan Jokowi program pembangunan infrastruktur tidak mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja, justru sebaliknya makin banyak pengangguran. Kenapa program pembangunan ini tidak menghasilkan mulltiplayer effect yang akan mampu mendongkrak pendapatan masyarakat miskin, justru masyarakat bawah yang paling terpukul terkena dampaknya.

Definisi Multiplier Effect: adalah hasil kali pertambahan tiap pos pendapatan nasional. Multiplier Effect sendiri yang paling populer adalah pengganda Pajak, Pengganda Investasi, dan Pengganda Belanja Pemerintah. Tentunya dalam pertambahan setiap pos pendapatan nasional akan menyebabkan pertambahan dalam pendapatan nasional itu sendiri.

Ditambah lagi jumlah hutang negara terus meningkat tajam, tetapi tidak membawa dampak besar bagi kesejahteraan masyarakat. Hutang Luar negeri yang hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai Rp. 1.300 triliun itu kemana perginya, katakanlah pembangunan infrastruktur ini memang membutuhkan dana besar, tetapi setidaknya ada multiplyer efect yang ditimbulkan dari mengucurnya dana ribuan triliunan itu. Tapi faktanya itu tidak terjadi, pertumbuhan ekonomi justru semakin merosot ke angka 5 persen dari sebelumnya 5,2 persen. Belum lagi dana hasil tax amnesty, peningkatan pajak-pajak, penggunaan dana abadi umat/dana haji Rp 99 triliun, kenaikan tarif listrik dan sebagainya. Lalu kemana dana-dana jumbo itu mengalir? Siapa yang menikmati uang-uang itu? Apa yang dilakukan pemerintah Jokowi dengan uang-uang itu? Sampai sekarang tidak ada bentuk dan wujudnya.

Sekarang Coba saja kita bandingkan dengan pemerintahan masa era SBY, dimasa pemerintahan SBY yang tidak terlalu menekankan pembangunan infrastruktur, SBY juga berhutang tetapi tidak dengan jumlah fantastis seperti Jokowi, tetapi pertumbuhan ekonomi di masa SBY bisa dibilang cukup stabil diangka 6 persen. Rakyat masih bisa menikmati BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan dana tunai dan non tunai. Lapangan pekerjaan juga cukup banyak, isu kemiskinan walaupun ada juga tetapi tidak terlalu signifikan, bahkan SBY bisa menjabat hingga dua periode. Walaupun menjelang akhir dimasa pemerintahan SBY kroni SBY juga terkenal sangat korup, banyak pejabat dan petugas partai yang terjaring KPK, tetapi walaupun korup sedemikian rupa, kondisi ekonomi makro masih termasuk baik. SBY masih termasuk presiden dengan masa jabatan paling lama berkuasa setelah kejatuhan Orde Baru dibawah Soeharto. SBY bisa dibilang sukses waktu itu dilihat dari kepiawaiannya berpolitik melanggengkan kekuasaan hingga dua periode. Dan diakhir masa jabatannya pun ia tetap bisa menjaga nama baik dengan cara lengser dengan cara yang terhormat, tidak ada gesekan dan kegaduhan.

Nah ini masa pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga tahun saja, semua orang sudah ribut dan gaduh serta kegerahan pengin segera melengserkannya dan bertekad tidak akan memilih lagi tahun periode kedua. Banyak pihak yang mengeluh dan mengganggap Jokowi-JK gagal. Para pengusaha banyak yang mengeluh lemahnya daya beli dan ekonomi makin lesu tapi oleh Jokowi sama sekali tidak dipedulikan. Masih terus menganggap pembangunan fisik lebih penting dari pada pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan kegagalan politik Jokowi menunjukkan kemampuannya memimpin negeri ini, Jokowi dinilai tidak bisa menjaga stabilitas ekonomi makro sesuai janji yang diucapkannya selama masa kampanye sehingga mendorong orang melakukan perlawanan dan penolakan. Yang dipertanyakan kebanyakan orang selama ini sebenarnya adalah kemana uang ribuan trilunan itu di salurkan? Mengapa uang sebanyak itu sama sekali tidak bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi makro, menciptakan lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. Tetapi sebaliknya malah menciptakan kesenjangan dan kemiskinan baru.

Semua ini tidak masuk dalam nalar berpikir sederhana kita, tidak bisa diterima dengan akal sehat manusia. Uang ribuan triunan raib entah kemana dan tidak bisa ditunjukkan penggunaannya. Katakannya digunakan untuk bangun jalan tetapi tidak adanya efek dari pembangunan itu saja sudah salah besar. Berita terakhir beredar malah berbagai berbagai fasilitas yang sudah dibangun seperti bandara dan dermaga itu akan di jual kepada swasta asing. Lagipula, kalaupun semua jalan tol dan pelabuhan itu jadi, lalu sudah diambil alih oleh swasta/asing, rakyat dengan kondisi ekonomi miskin, nantinya bisa apa? Daya beli mereka rendah, penghasilan minim, lalu seluruh jalan dan bandara itu juga belum tentu bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat karena daya beli masyarakat tidak bisa menjangkau. Maka yang akan menikmati semua pembangunan itu adalah asing. Inikah kado sang presiden buat rakyatnya?

Makanya jangan heran kenapa KPK dilemahkan, siapa yang akan bertanggung jawab dengan uang triliunan rupiah jika nanti ditemukan banyak kejanggalan. Nah, melihat kondisi ini, mungkin ada baiknya Jokowi mengubur mimpinya dalam-dalam jika ingin memimpin dua periode, belum satu periode saja seperti ini. Selama tidak ada penjelasan mengenai hal itu, maka akan sangat mudah menggiring opini publik bahwa kini Jokowi diambang kegagalan. Jokowi akan terus dicap rezim yang korup dan gagal. Karena tidak bisa mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran sebesar itu dengan transparan dan akuntabel kepada rakyatnya. Era Jokowi dianggap sebagai era kegelapan dan masa suram Indonesia terparah, karena tidak bisa menghadirkan rasa keadilan. Inilah puncaknya kegagalan sebuah pemerintahan.