Sabtu, 19 Maret 2011

Krisis Energi: Jepang Meminta Bantuan LNG

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Jepang meminta bantuan berupa tambahan pasokan gas alam cair dan minyak bumi untuk meningkatkan pasokan listrik yang anjlok akibat beberapa reaktor nuklirnya di Fukushima, Miyagi, tak berfungsi menyusul gempa bumi dan tsunami.

Akibat terhentinya pasokan listrik bertenaga nuklir itu, Jepang kehilangan daya listrik sekitar 9.700 megawatt. ”Akibat tsunami dan gempa di Jepang, PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir) Fukushima rusak dan terjadi kekurangan listrik besar-besaran. Karena kekurangan listrik, Jepang saat ini melakukan penghematan listrik secara berencana.

”Hal itu terjadi karena jumlah listrik yang berkurang sama dengan semua listrik yang dipakai di Pulau Jawa,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Kikuta di Jakarta, Kamis (17/3/2011), seusai bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Kedatangan Kikuta di Jakarta adalah menghadiri pertemuan pertama Panitia Pengarah proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Seusai pertemuan itu, Kikuta berterus terang bahwa kedatangannya adalah juga untuk meminta Pemerintah Indonesia melalui Hatta Rajasa membantu Jepang dalam memulihkan krisis energinya.

”Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hatta agar Pemerintah Indonesia memberikan tambahan energi pada Jepang. Jepang dan Indonesia terus bekerja sama menggunakan bantuan LNG (gas alam cair) dan minyak ini,” ujar Kikuta.

Atas permintaan Jepang itu, Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, Indonesia sendiri belum menerima jumlah permintaan tambahan energi itu.

Sementara itu, kalangan industri manufaktur pengguna gas bumi di dalam negeri meminta pemerintah agar menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan gas.

Kepastian pasokan gas ini mendesak diperlukan untuk menghindari keterpurukan industri manufaktur dalam negeri dan mencegah pengurangan tenaga kerja akibat keterbatasan pasokan gas.

”Tidak ada kepastian pasokan gas ke industri. Kami sudah bicara ke semua tingkat, tidak ada keputusan,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPB) Achmad Safiun, seusai bertemu Wakil Presiden Boediono. (OIN/WHY)


RI Siap Penuhi Permintaan Jepang
Editor: Erlangga Djumena
Jumat, 18 Maret 2011 | 13:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, Indonesia akan memberikan tambahan energi gas alam cair dan minyak bumi kepada Jepang jika Pemerintah Jepang menginginkannya.

"Kalau Jepang meminta, kita akan berikan perhatian karena selama ini kita banyak dibantu Jepang," kata Agus di Jakarta, Jumat (18/3/2011).

Ia menyebutkan, Pemerintah Indonesia sudah memberikan bantuan 2 juta dollar AS untuk Jepang yang merupakan bentuk solidaritas Indonesia terhadap negeri itu. "Tapi kalau untuk bentuk yang lain, kita masih harus bicarakan dulu. Saya kan tidak hadir dalam pertemuan itu," ujarnya.

”Hal itu terjadi karena jumlah listrik yang berkurang sama dengan semua listrik yang dipakai di Pulau Jawa,” ujar Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Makiko Kikuta di Jakarta, Kamis (17/3/2011), seusai bertemu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa.

Kedatangan Kikuta di Jakarta adalah menghadiri pertemuan pertama Panitia Pengarah proyek Metropolitan Priority Area (MPA). Seusai pertemuan itu, Kikuta berterus terang bahwa kedatangannya adalah juga untuk meminta Pemerintah Indonesia melalui Hatta Rajasa membantu Jepang dalam memulihkan krisis energinya.

”Oleh karena itu, saya meminta kepada Bapak Hatta agar Pemerintah Indonesia memberikan tambahan energi pada Jepang. Jepang dan Indonesia terus bekerja sama menggunakan bantuan LNG (gas alam cair) dan minyak ini,” ujar Kikuta.

Atas permintaan Jepang itu, Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya belum memberikan keputusan karena harus dibahas dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Selain itu, Indonesia sendiri belum menerima jumlah permintaan tambahan energi itu.

Sementara itu, kalangan industri manufaktur pengguna gas bumi di dalam negeri meminta pemerintah agar menjamin kepastian pemenuhan kebutuhan gas.

Kepastian pasokan gas ini mendesak diperlukan untuk menghindari keterpurukan industri manufaktur dalam negeri dan mencegah pengurangan tenaga kerja akibat keterbatasan pasokan gas.

”Tidak ada kepastian pasokan gas ke industri. Kami sudah bicara ke semua tingkat, tidak ada keputusan,” kata Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPB) Achmad Safiun, seusai bertemu Wakil Presiden Boediono. (OIN/WHY)

Artikel Terkait: