MUI: Umat Islam Rapuh dan Mudah Diintervensi Asing

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perpecahan dikalangan umat Islam yang berawal dari perbedaan kepentingan patut diwaspadai. Pasalnya, menurut Majelis Ulama Indonesia, perbedaan kepentingan yang terjadi acap kali mengundang intervensi asing terutama negara-negara barat yang memiliki kepentingan terselubung.

“Campur tangan asing merupakan hal yang patut diwaspadai negara-negara islam. Kita ini seharusnya bisa menyelesaikan masalah dengan kekuatan sendiri. Kita ini malu lantaran tidak memiliki kekuatan dan solidaritas yang mudah memudar,” papar Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyidin Junaide saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (24/3) siang.

Peristiwa yang terjadi di Irak, Afganistan, Sudan dan kini Libya, kata Muhyidin, menandakan secara internal umat Islam di masing-masing negara tersebut begitu rapuh dan mudah terpecah belah.

Karena, itu dunia Islam seharusnya memperkuat internal masing-masing dengan cara mengutamakan kepentingan nasional diatas segala dan bersikap waspada terhadap segala kemungkinan akan terjadinya intervensi.’

Muhyidin mengatakan alas an utama kecenderungan perpecahan dikalangan umat Islam disebabkan kepemimpinan yang munafik dan hipokrit. Maksudnya, sebagian pemimpin di dunia Islam kerap menggunakan kedok perubahan namun lambat laun borok kepemimpinannya terbongkar juga oleh rakyatnya sendiri.

Sebabnya, pemimpin-pemimpin dunia Islam harus sadar dengan mendahulukan kepentingan nasional bukan ambisi pribadi meski ambisi tersebut mengatasnamakan kepentingan rakyat."Celakanya, AS dan negara-negara dalam menjalankan kebijakannya juga memiliki sikap serupa. Ini bahaya,” papar dia.

Karena itu, ke depan, Muhyidin mengatakan solusi konkrit dari resiko hadirnya intervensi asing pada rumah tangga negara-negara Islam harus ditekan semaksimal mungkin melalui persatuan dan kesatuan nasional.

Menurutnya, perbedaan bukanlah hal yang patut dimasalahkan selama tidak menghalangi berjalannya kepentingan nasional. Perbedaan sudah sewajarnya menjadi kekayaan nasional yang diharapkan memberikan manfaat yang besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. “Kalau bersatu kita tidak bisa dengan mudah dipermainkan,” katanya.

Muhyidin pun berpesan, agar masyarakat Indonesia untuk waspada dengan adanya usaha campur tangan asing dalam setiap kebijakan yang dijalankan. Ia menilai Indonesia berpengalaman dan mendapat stabilitas politik yang lebih baik selepas gerakan reformasi 1998.

Namun, itu bukan berarti Indonesia tidak mudah dintervensi. “Sikap waspada mutlak diperlukan bangsa Indonesia,” pungkasnya.