Sabtu, 30 April 2011

Ormas Islam: Waspada Politisasi Kasus NII

Hidayatullah.com -- Tindakan kriminal NII KW 9 bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan sikap amanah, jujur, tanggung jawab mematuhi hukum yang berlaku dan menghormati orang tua sebagai akhlakul karimah.

Pernyataan itu disampaikan ormas ormas Islam yang berkumpul di di Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (30/4) kemarin.

Di antaranya hadir pimpinan ormas dari PP Muhammadiyah, Persis, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), PP Syarikat Islam, PB Pelajar Islam Indonesia, KAHMI dan lain lain.

Ormas Islam berkesimpulan bahwa gerakan NII yang berfaksi faksi ini dinilai dipelihara pihak tertentu dengan sistematis untuk mendukung tujuan kelompok tertentu.

"Kami prihatin dengan berbagai perbuatan kriminal yang dilakukan oleh oknum NII," kata Sekretaris Umum PP Persatuan Islam (Persis), Irfan Safrudin yang membacakan surat pernyataannya kemarin.

Pihaknya menilai, meningkatnya gerakan NII tidak terlepas dari usaha politik pihak tertentu yang secara sistematis memelihara dan mendukung eksistensinya demi kepentingan politik kekuasaan.

Politisasi gerakan NII telah mendiskreditkan dan merusak citra politik umat Islam sebagai bagian yang terbesar dari bangsa Indonesia.

Gerakan NII juga telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya orang tua, dan potensial memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu pemerintah didesak menindak penggerak NII KW 9 ini.

Bau Rekayasa

Sementara itu, dikutip Vivanews, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin tidak mengetahui ada atau tidak kaitannya antara Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, dengan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9). Tapi, ada sejarah tersendiri antara Al Zaitun dengan NII KW9.

"Kami tidak mengetahui secara jelas bahwa ketua pondok pesantren al Zaitun adalah presiden NII KW9. Tapi pendiri beberapa pendiri pesantren itu adalah anggota NII KW9," kata Din Syamsuddin dalam keterangan pers di PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 29 April 2011.

Dalam acara itu Din melihat adanya pembiaran dan pemeliharan terhadap kasus gerakan Negara Islam Indonesia (NII). Pembiaran itu menjadi komoditas politik oleh rezim yang berkuasa.

"Pembiaran sebagian besar dilakukan seperti isu Islam radikal, DI/TII, NII, Komando Jihad pernah menjadi komoditas politik oleh rezim yang berkuasa untuk mendiskreditkan umat Islam," katanya.

Din juga mengatakan, isu NII sudah terdengar sejak 20 tahun sehingga dirinya merasa heran mengapa kini gerakan tersebut ramai kembali diperbincangkan.

Dalam pertemuan dengan ormas Islam terkait kasus NII di Gedung Dakwah Muhammadiyah, ini juga terungkap ada indikasi pejabat pusat yang terlibat NII.
"Saya tidak akan menyebutkan orang per orang. Tapi, ada fakta kuat pejabat tersebut menunjukkan simpati terhadap NII," Ketua PP Muhammadiyah dikutip Media Indonesia.*

Artikel Terkait: