Selasa, 01 Maret 2011

Kapitalisme Gagal Mensejahterakan Rakyat, Sukses Melahirkan Pejabat Korup!

Sungguh ironi di negeri ini, di saat rakyat melarat mengalami kesulitan akibat dampak sistemik diterapkannya ekonomi kapitalis, rakyat akan di suguhkan pemandangan dengan naiknya gaji prisiden yang di ikuti oleh 8000 pejabat lainnya. Kenaikan gaji itu sebesar 10 persen dari gaji pokok (metro tv 27/1/11). Entah apa yang ada di benak otak para pemimpin negeri ini, Seolah mereka buta dengan kondisi kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di negeri ini.

Mereka mengklaim telah berhasil dalam melaksanakan pembangunan, ini terlihat dari angka pengangguran dan kemiskinan yang menunjukan penurunan. Di saat bersamaan pemerintah bangga pertumbuhan ekonomi indonesia sesuai target yakni 6,1 persen pada tahun 2010. Ini terlihat dari pernyataan menteri perekonomian Hattarajasa yang di kutip oleh Rizal Ramli seorang pengamat ekonomi dari ECONIT. bahwa pemerintahan 2010 merasa bangga karena pencapain pertumbuhan ekonomi tahun 2010 telah mencapai target yakni 6 % (metro tv/1/1/11).

Yang menjadi pertanyaan bagi kita, betulkah angka pengangguran dan kemiskinan semakin turun? lalu apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni 6,1 persen tersebut berdampak langsung terhadap kesejahteran rakyat?

Tentu keberhasilan suatu pemerintahan bukan saja dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi beserta pendapatan perkapitanya saja, tetapi dapat dilihat dari keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan, sedangkan indikator dari kesejahteraan selain pendapatan perkapita yang meningkat tetapi juga pemerataan pembagian pendapatan tersebut yang merata baik antar individu maupun antar kelompok masyarakat.

1. Kemiskinan Potret Buram negeri ini

Pemerintah mengklaim penduduk miskin di Indonesia terus berkurang dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 jumlahnya mencapai 13,3% atau 31 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Penduduk miskin menurut Pemerintah adalah penduduk yang pengeluaran perbulannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS. Pada 2010 nilanya Rp 211,726 perkapita perbulan. Dengan kata lain, Mak Talih seorang buruh yang tinggal di bogor dengan gaji Rp.250.000 perbulan tidak terkategori miskin.

Karena tidak di anggap miskin seorang Mak Talih, terpaksa minjam ke lintah darat untuk menambah kebutuhan pokok hidupnya. Dari pinjaman pokok yang hanya beberapa ratus ribu, dalam setahun utangnya membengkak jadi sekian juta lantaran sering mogok bayar cicilan. Hingga akhirnya ia menyerah kalah melawan bengisnya kemiskinan yang berujung pada kematian. Mak Talih memutuskan untuk bunuh diri belum lama ini.

Lain Mak Talih lain pula Jumhamid (45) yang berpropesi sebagai penjahit. ia mengaku sudah dua pekan terakhir mengkonsumsi tiwul sebagai makanan alternatif pengganti beras mengingat pengahasilannya tidak mencukupi untuk membeli beras. walhasil akibat mengkonsumsi tiwul tersebut 6 orang dari keluarganya meninggal akibat keracunan.

Seperti kita ketahui bersama saat ini harga beras yang begitu tinggi, tentu hal ini semakin menambah beban kesengsaran bagi rakyat miskin di negeri ini. tak heran di balik gedung- gedung super mewah dan megah di kota besar di negeri ini. terdapat masyarakat yang masih mengkonsumsi sampah sisa konsumsi rumah tangga. Tentu jika para pendiri (Founding Father) negeri ini menyaksikan konidisi saat ini. mereka akan menangis melihat rakyatnya masih kelaparan hingga masih ada yang makan tiwul bahkan sampah sekalipun. Setelah 65 tahun negeri ini merdeka sungguh hanya kesenjangan ekonomi yang kian menganga yang ada. Kemana hasil kekayaan alam negeri yang begitu besar, dari Freefort dengan kandungan emas sangat besar, dari hutan Indonesia yang begitu luas dan dari migas yang begitu banyak. nyaris itu semua hanya dirasakan oleh segelintir orang di negeri ini. maka klaim kemiskinan dan pengangguran menurun seperti apa yang di unkap pemerintah perlu untuk kita gugat.

Seperti kita ketahui bersama, kehidupan materialisme seperti saat ini dimana hampir seluruhnya diukur dengan materi. Wajar jika dalam realitas banyak orang yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi namun tidak masuk dalam kategori miskin. Jika standarnya kemiskinan dinaikkan menjadi US$ 2/hari atau dibawah Rp 540,000 maka dengan menggunakan data Susenas 2010, sebanyak 63% penduduk Indonesia miskin. Pembanding lain, berdasarkan Survey Rumah Tangga Sasaran Penerima Bantuan Langung Tunai (BLT) oleh BPS tahun 2008 diperkirakan 70 juta orang yang masuk kategori miskin dan hampir miskin (near poor). Angkanya lebih tinggi lagi jika dilihat dari penduduk yang membeli beras miskin pada 2009 yang mencapai 52 persen atau 123 juta orang. (www.hizbut-tahrir.org) tentu data tersebut hampir mendekati data yang di berikan oleh bank dunia. Berdasarkan kriteria bank dunia menyebutkan sebesar 108,78 juta atau 49% penduduk Indonesia miskin, karena hidup kurang dari 2 Dollar perhari atau sekitar Rp.19.000.

Tapi ironisnya Berdasarkan indicator dalam publikasi yang bertajuk The World Distribution of Houshold Wealth yang dirilis oleh Centre for Global, Internatonal and Regional Studies , University of California, Santa Cruz, Amerika Serikat, 28 November 2007, akumulasi kekayaan 10 persen orang terkaya di Indonesia merupakan 65,4 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia.

Apa yang di janjikan oleh kapitalisme melalui pola “Tracked down effect” sebenarnya itu tidak pernah ada. itu ide utopia. karena bukti anomaly saat ini kita bisa rasakan bersama. Hal ini menunjukan kesenjangan yang kiang parah. konsep “Tracked down effect” beranggapan jika perusahaan besar akan mengangkat perusahaan kecil pada faktanya berbanding terbalik dengan realita yang ada.

Justru yang terjadi adalah The law of capital accumulations. Menurut Karl Marx, dalam persaingan yang bebas, perusahaan yang besar akan senantiasa “memakan” perusahaan yang kecil. Oleh karena itu, jumlah majikan akan semakin berkurang, sebaliknya jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Demikian juga, jumlah perusahaan yang besar juga akan semakin sedikit, namun akumulasi kapitalnya akan semakin besar.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah mengklaim bahwa PDB terus tumbuh positif dan diperkirakan hingga 6 persen di tahun 2010. Padahal, inidikator makro tersebut pada faktanya merupakan pertumbuhan nilai tambah sejumlah sektor ekonomi yang bersifat agregat. PDB tidak pernah memperhitungkan siapa yang memproduksi barang tersebut apakah asing atau penduduk domestik, atau apakah pertumbuhan tersebut digerakkan oleh segelintir orang saja atau oleh mayoritas masyarakat. Besarnya jumlah PDB sama sekali tidak dapat menggambarkan kesejahteraan rakyat secara akurat. Buktinya meski PDB terbesar Indonesia terbesar ke-18 di dunia sebagaimana yang terus dibangga-banggakan oleh pemerintah, namun indikator kesejahteraan Human Development Index (HDI) UNDP masih menempatkan Indonesia pada urutan ke 108 dari 169 negara.

Perlu di catat bahwa pertumbuhan ekonomi 6,1 persen merupakan pertumbuhan ekonomi semu, karena faktanya hanya segelintir orang yang dapat merasakan dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut sedangkan sebagaian masyarakat masih berkutat dalam kemiskinan. Hendri saparini selaku ekonom dari ECONIT mengatakan, jika benar pertumbuhan ekonomi itu 6 persen tentu akan memperbaiki perekonomian bangsa ini, lapanggan kerja akan bertambah. karena pada hakikatnya dengan pertumbuhan ekonomi 1 persen semestinya mampu membuka lapangan kerja sebanyak 500 ribu orang. namun realitasnya tidak demikian, justru yang ada adalah pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pada saat bersamaan gelombang PHK juga tinggi. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya di support oleh sector non real (moneter). Dengan demikian seberapa besarpun pertumbuhan ekonomi jika yang menopangnya adalah sector non-real maka dipastiakn tidak akan membawa perubahan yang signifikan terhadap rakyat. Karena pada hakikatnya sebagian besar rakyat Indonesia hidup dari sector real.

Seharusnya dengan pertumbuhan 6,1 persen rakyat di negeri ini menjadi sejahtera dan pendapatan perkapitanyanya pun sangat tinggi yakni Rp.27 juta perorang pertahun. atau jika perbulan maka masing masing pendapatannya mencapai Rp.2.250.000 (metro,16/2). sungguh itu semua merupakan mimpi bagi rakyat di negeri ini. sebeb jangankan untuk Rp. 2.250.000 pemerintah hanya mencatat penduduk miskin dengan penghasilan Rp. 211.000. jadi ibarat jauh panggang dari api. karena kekayaan hanya bertumpu pada segelintir orang.

Kalaulah mengutif dari pernyataan Rizal Ramli saat di wawancarai oleh salah satu tv swasta nasional mengatakan. Pertubuhan ekonomi saat ini di ibaratkan kepala kambing, yang bagusnya adalah kepalanya saja, sedangkan badan, ekor, kaki dan yang lainnya sepeti pesakitan. Itulah pertumbuhan ekonomi saat ini, yang begitu di banggakan oleh pemerintah.

3. Kapitalis Demokrasi melahirkan Pemerintah yang abaikan Rakyat, Memanjakan Pejabat

Pemerintah selama ini sering mengklaim bahwa APBN disusun untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan mendukung kelestarian lingkungan.

Namun nyatanya, besaran APBN justru lebih untuk kepentingan birokrat, politisi dan Pemerintah. Dari hasil analisis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) terhadap APBN 2011, ditemukan data bahwa anggaran ‘pelesiran’ Pemerintah pada 2011 membengkak: dari rencana Rp 20,9 triliun dalam RAPBN 2011 menjadi Rp 24,5 triliun dalam realisasi APBN 2011.

Menurut FITRA, Pemerintah terkesan hendak menyembunyikan hal itu. ”Belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang, pada dokumen Data Pokok APBN 2011 tidak lagi dicantumkan. Rupanya, untuk menghindari kritik masyarakat atas membengkaknya belanja perjalanan, Pemerintah justru menutupi belanja perjalanan ini,” tegas Sekjen FITRA, Yuna Farhan.

Menurut Yuna, belanja perjalanan adalah belanja yang terus membengkak setiap tahunnya. Dalam APBN 2009, misalnya, alokasi belanja perjalanan ‘hanya’ Rp 2,9 triliun. Namun, dalam APBN-P 2009 melonjak menjadi Rp 12,7 triliun, bahkan dalam realisasinya membengkak menjadi Rp 15,2 triliun. Lalu dalam APBN 2010, Pemerintah menetapkan anggaran perjalanan Rp 16,2 triliun, kemudian membengkak menjadi Rp 19,5 triliun dalam APBN-P (Republika, 17/1/2011)

Selain itu fasilitas kenegaraan presiden yang masif. seperti di ungkap Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (FITRA) total anggaran untuk istana presiden tahun 2010 mencapai 203,8 milyar. misalnya 42 milyar untuk pos anggaran baju baru presiden dan mebeler istana. dan 60 milyar untuk renovsi renovasi gedung Setneg. sedangkan perjalanan presiden menghabiskan anggaran 2010 179 milyar lebih.

Sebagaimana diketahui, belanja perjalanan selama ini menjadi lahan subur penghasilan baru pejabat. Berdasarkan hasil audit BPK pada Semester I 2010, belanja perjalanan adalah belanja yang paling banyak mengalami penyimpangan. Setidaknya ditemukan penyimpangan anggaran perjalanan dinas di 35 kementerian/lembaga senilai Rp 73,5 miliar. Angka penyimpangan sebenarnya diyakini jauh lebih besar dari angka itu mengingat audit yang dilakukan oleh BPK beluk secara menyeluruh dan detil. Selain biaya perjalanan, juga ada rencana pembelian mobil dinas dengan total mencapai Rp 32,572 miliar, selain biaya perawatan gedung yang mencapai Rp 6,1 triliun.

Di sisi lain, DPR telah memutuskan tetap membangun gedung baru. Gedung baru itu akan dibangun 36 lantai dengan luas sekitar 161.000 meter persegi dengan biaya Rp 1,3 triliun. tak tanggung-tanggung gedung tersebut pun akan di fasilitasi dengan kolam renang dan tempat spa.

Sungguh ironi disatu sisi pemerintah begitu mudahnya menggunakan uang rakyat untuk kepentingan yang tidak ada hasilnya kepada rakyat, tetapi di sisi lain, dengan alasan untuk menghemat anggaran, Pemerintah menaikan TDL sebesar 15% karena deficit APBN. Begitupun dengan BBM, pemerintah memutuskan melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan bulan maret ini. Padahal, seperti yang diprediksi oleh BPS, pembatasan BBM bersubsidi itu pasti menyebabkan kenaikan harga barang atau inflasi. Ujung-ujungnya rakyat secara umum jugalah yang harus menanggung akibatnya.

walhasil jika itu menyangkut kepentingan para pejabat, maka kebijakan tersebut akan langsung di ketuk palu yang artinya di sahkan. Alasan bahwa akan membebani APBN dan akan membuat deficit APBN pun tidak ada. Tetapi jika sudah menyangkut kepentingan public, banyak sekali alasan yang dilontarkan oleh para pejabat negeri ini bahkan tidak sedikit alasan tersebut tidak masuk akal.

Pada saat bersamaan pemerintah selalu memangkas subsidi bagi rakyat, ini terlihat dari belanja fungsi kesehatan dari 19,8 triliun Rupiah di APBN P 2010 menjadi 13,6 triliun Rupiah di APBN 2011. Anggaran yang dialokasikan untuk menanggulangi gizi buruk pada balita hanya Rp 209,5 miliar. Padahal dari berbagai data, di Indonesia terdapat 4,1 juta balita yang mengalami gizi buruk. Artinya, untuk satu balita hanya dialokasikan sekitar Rp 50 ribuan/balita/tahun atau sekitar Rp 4 ribuan/balita/bulan.

Dalam APBN 2010 tahun kemarin yang disusun oleh orang-orang yang sekarang juga masih duduk di dalam kabinet, anggaran untuk BLT ternyata tidak ada, padahal program BLT dibanggakan dalam kampanye dan dijanjikan akan berlanjut. Subsidi obat generik yang pada APBN-P 2009 besarnya Rp 350 miliar, pada APBN 2010 dihapus. Subsidi pangan dianggarkan 11,4 triliun menurun dari Rp 12,987 triliun pada APBN-P 2009. Jumlah itu diprediksi hanya cukup untuk melaksanakan program raskin 15 kg per bulan bagi 17,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) selama 10 bulan. Subsidi pupuk yang di APBN-P 2009 sebesar Rp 18,43 triliun dipangkas Rp 7,13 triliun atau 38,68 % menjadi Rp 11,3 triliun. Meskipun subsidi benih memang naik dari Rp 1,315 triliun (APBN-P 2009) menjadi Rp 1,6 triliun.(www.hizbut-tahrir.org). artinya APBN tahun ini pun tidak akan jauh berbeda.

4. Kapitalisme Demokrasi Melahirkan Banyak Pejabat ‘Kriminal’

“Demokrasi ternyata gagal menghasilkan kepala daerah yang jujur, bersih, dan tahu malu.” Demikian kutipan dari editorial sebuah media harian nasional (MI, 10/1/2011). Ini adalah sebuah ungkapan jujur tentang demokrasi.

Dalam berbagai forum, Indonesia mendapat pujian sebagai negara demokratis. Namun, apakah dengan status demokratisnya negeri ini telah mampu melahirkan kepemimpinan yang amanah? Apakah demokrasi bisa mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan warga negaranya?

Tentu ironi, kalau melihat fakta aktual: sepanjang tahun 2010 tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka. Kebanyakan tersangkut kasus korupsi. Bahkan sebagian dari pemenang Pilkada 2010 berstatus tersangka dan meringkuk di penjara. Contoh nyata, Jefferson Soleiman Montesqiu Rumajar terpilih menjadi Walikota Tomohon-Sulut periode 2010-2015 dan dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang, pada rapat paripurna istimewa DPRD Tomohon, di Jakarta, Jumat (7/1).

Demokratisasi di negeri inipun memakan biaya yang sangat besar tetapi hasilnya nol. ini terlihat Selama tahun 2010, tercatat sebanyak 244 Pilkada dilangsungkan dengan menelan biaya lebih dari Rp 4,2 triliun. Perlu dicatat, beberapa Pilkada akhirnya juga mengalami pengulangan pada tahun 2011 seperti kasus di Tangerang Selatan, setelah MK menerima gugatan ihwal banyaknya kecurangan dalam pelaksanaannya. Biaya ini jauh lebih besar daripada Pilkada tahun sebelumnya. Pilkada Tahun 2007 yang berlangsung di 226 daerah saja, yakni di 11 provinsi dan 215 kabupaten/kota, menelan dana sekitar Rp 1,25 triliun. Penghamburan uang rakyat itu terjadi di tengah-tengah kondisi yang sangat memilukan; pada tahun 2010 tercatat lebih dari 31 juta (13,3%) dari 237 juta penduduk Indonesia dalam kondisi miskin luar biasa. Dalam hal ini, hasil Pilkada tak pernah mengubah nasib rakyat. Yang berubah nasibnya hanyalah para penguasa dan kroni-kroninya saja.

Islam solusi untuk Indonesia lebih baik

Melihat fakta yang terjadi diatas sejatinya semakin menambah keyakinan pada diri kita. bahwa sebaik apapun system buatan manusia tetaplah akan menimbulkan kerusakan karena pada faktanya system yang d gunakan sudah rusak. system tersebut lahir dari seorang manusia yang pada hakikatnya manusia memilki sifat dasar yakni lemah, terbatas dan salaing memubutuhkan. oleh karena itu jika manusia di serahkan untuk membuat system ataupun aturan pasti aturan tersebut jauh dari kesempurnaan.

Ekonomi Kapitalis saat ini yang merupakan ideology yang lahir dari pandangan hidup masyarakat barat, yang merupakan pangkal dari kerusakan tersebut. Karena Kapaitalis lahir dengan dasar mengesampingkan peran agama untuk mengatur manusia. dengan kata lain agama hanya di tempatkan pada wilayah individu bukan wilayah umum. maka inilah yang menjadi sumber malapetaka Indonesia saat ini. tatkala Indonesia mengadopsi system kapitalisme maka bukanlah kesejahteraan yang di peroleh malainkan kemiskinan, kelaparan, pengangguran menjadi hal biasa di tengah tengah masyarakat. Dalam al quran Allah SWT berfirman

"Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (TQS. Al A’raf [7] : 96)

Dalam ayat tersebut dengan sangat jelas, jika negeri ini mau beriman dan bertaqwa niscaya Allah SWT akan memberikan keberkahan tetapi kebanyakan dari kita saat ini justru malah mengingkari Allah dengan cara mencampakan hukum-hukumnya dan malah mengambil kapitalis sebagai aturan untuk mengatur sesama manusia. Sungguh tak heran jika bencana silih berganti menghinggapi negeri ini, kelaparan dan kemiskinan seolah jadi pemandangan keseharian di negeri ini. padahal negeri ini begitu kaya akan sumber daya alam. namun saat bersamaan kehidupan begitu terasa sempit. tentu hal ini sesuai dengan firman Allah :

“Barang siapa berpaling dari peringatanKu, niscaya allah memberikan kehidupan sempit di dunia dan akan dihimpun di hari kiamat dalam keadaan buta (QS. At Taha 120)”

Kemiskinan pada hakekatnya disebabkan pembagian kekuasaan dan sistem pengelolaan harta (ekonomi) yang tak benar. Sistem ekonomi kapitalisme mengandalkan kekuatan individu yang tak lepas dari nafsu serakah, nafsu kebinatangan, sebagai sarana menciptakan dan mengumpulkan harta. Mereka yang punya modal punya kedudukan istimewa. Mereka, akan merambah semua bidang sampai sampai wilayah agama dan politikpun menjadi bagian dari nafsu penguasaaanya sehingga lahir 'corporacracy' dimana yang memerintah dan mengatur semua urusan dan kebutuhan rakyat adalah perusahaan. Ini yang terjadi saat ini sehingga keluar pemeo 'uang mengatur segalanya.'. Jadi hakekatnya kita formalnya demokrasi nyatanya 'monecracy'.

Selain dari penerapan saiatem Kapitalis tentu negeri ini pun di pimpin oleh pemimpin yang tidak amanah. jika kita melihat dari sudut pandang islam, sungguh jabatan adalah suatu amanah yang akan di minta pertanggung jawabannya di hadapan Allah. hal ini sesuai dengan sabda Rosul

«كُلُّكُمْ مَسْـؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَـتِهِ: فَاْلإِمَـامُ رَاعٍ وَهُـوَ مَسْـؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَـتِهِ»


“Kamu semuanya adalah penanggungjawab atas gembalanya. Maka, pemimpin adalah penggembala dan dialah yang harus selalu bertanggungjawab terhadap gembalanya.” (H.r. Ahmad, al-Bukhâri, Muslim, Abû Dâwûd dan at-Tirmîdzi dari Ibn Umar).

«إِنَّمَـا اْلإِمَـامُ جُـنَّةٌ يُقَاتَـلُ مِنْ وَرَاءِهِ وَيُتَّقَى بـِهِ»


“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan sebagai pelindung.” (H.r. Muslim, Abû Dâwûd, an-Nasa’i, Ahmad dari Abu Hurayrah).

Dalam hadis tadi jelas bahwa penguasalah yang wajib memelihara dan menjaga rakyatnya dalam segala hal, termasuk dalam hal kesejahteraannya.

Dengan demikian, perlu kiranya semua elemen masyarakat di negeri ini melakukan perubahan dan menjadikan islam sebagai jalan satu-satunya yang akan membawa negeri ini menuju kearah yang lebih baik. semakin kita mempertahankan kapitalis maka sejatinya kita telah menyetuji negeri ini pada kehancuran dan kefasadan. tentu sebagai orang yang memilki akal sehat kita tidak menginginkan hal itu. oleh karena itu saatnya melakukan perubahan dengan mengusung islam sebagai solusinya.

Sungguh perubahan ke arah yang lebih baik itu telah Nampak di depan mata kita. karena sesungguhnya Allah SWT telah berjanji dalam Al Quran:

]وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي اْلأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي

لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[


“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa Dia benar-benar akan memberikan kekuasaan kepada mereka di muka bumi, sebagaimana yang telah Dia berikan kepada orang-orang sebelum mereka. Dia juga (berjanji) akan benar-benar menguatkan untuk mereka agama mereka yang Dia ridhai serta (berjanji) akan benar-benar menukar setelah ketakutan mereka dengan kedamaian. Mereka (adalah orang-orang yang senantiasa) menyembah-ku, tidak menyekutukan Aku dengan apapun jua. Dan siapa saja yang masih ingkar setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasiq”. (Q.s. An-Nur: 55)

Oleh: Julian

(Direktur Pembinaan dan Pengkaderan Pusat Kajian dan Pengembangan Ekonomi Islam FPEB Universitas Pendidikan Indonesia dan Aktivis BKLDK JABAR)

Artikel Terkait: